Implementasi kebijakan publik tentang perlindungan buruh migran perempuan dalam perspektif feminis :: Studi kasus di Desa Pesuningan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen

HIDAYAH, Nur, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan publik tentang perlindungan Buruh Migran Perempuan difinjau dari perspektif feminis. Dalam melihat keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan digunakan beberapa indikator yaitu : tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan. Subyek penelitian berjumlah 15 responden terdiri atas ; staf Dinas Tenaga Kerja Kebumen 4 orang, staf bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kebumen 1 orang, Kepala Desa Pesuningan 1 orang, mantan Buruh Migran Perempuan dan keluarganya 9 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tentang perlindungan Buruh Migran Perempuan di Kebumen tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor dilihat dari isi (content) kebijakan dan konteks (context) kebijakan. Ditinjau dari isi kebijakan ternyata banyak hal yang justru berpotensi merugikan Bunth Migran Perempuan karena lebih berpihak pada PJTKI yang menekankan kepentingan bisnis semata, cenderung normatif sehingga sulit dipahami dan direalisasikan. Hal ini tampak pada rumitnya persyaratan yang hams dipenuhi, kebijakan bisa diinterpretasikan terbalik, dan lebih bersifat politis. Sedangkan dari segi konteks kebijakan, hambatan yang sering dijumpai dalam implementasi kebijakan diantaranya yaitu : lemahnya kinerja para aktor yang terlibat dan kurangnya kepatuhan dan Jaya tanggap masyarakat terhadap isi kebijakan. Implementasi kebijakan tentang perlindungan Buruh Migran Perempuan perlu dikritisi karena tidak hanya dilihat sebagai proses yang " top-down ", namun juga dipandang sebagai proses " bottom-up " yang mengakomodir aspirasi dan kebutuhan nil masyarakat khususnya Buruh Migran Perempuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai feminis yang menekankan aspek keadilan gender.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Perlindungan Buruh Migran Perempuan