Pelembagaan adat Melayu Riau dan perlakuan kontestasi politik identitas etnis Melayu Riau pada Ranah politik lokal :: Studi komparasi Lembaga Adat Melayu Bengkalis dengan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru

GUNTUR, Muhamad, Abdul Gaffar Karim, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Proses Desentralisasi dan Demokratisasi yang menjelma dewasa ini di Indonesia telah membawa perubahan yang fenomenal pada tatanan politik lokal. Sebagai sebuah negeri yang masih butuh waktu untuk memahami proses ini, paling tidak ada nilai baru yang positif ditengah ketakutan akan kontestasi nilai yang terjadi antara nilai lokal (Adat istiadat) dengan nilai global (Demokrasi). Proses inilah yang dipotret dengan frame Riau, yang disebut-sebut sebagai tanah melayu yang legendaris disamping kaya sumber daya alam juga kaya budaya, adat istiadat dan resam juga heterogen etnisitas yang mendiami wilayah ini. Proses perluasan kontestasi politik ini menuju pada pertarungan politik identitas etnis yang melibatkan etnis asli melayu dengan etnis pendatang. Perluasan kontestasi politik identitas etnis ini dilihat dari keberadaan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMB) dalam pola relasinya pada ranah politik lokal. Dengan meminjam konsep desentralisasi, demokrasi dan politik lokal, yang di sinergikan dengan konsep politik etnis dan konsep elite serta pemahaman stereotip masyarakat melayu Riau, dicoba untuk melihat pola relasi ini. Untuk mendapatkan gambaran dan berdasarkan dugaan dan temuan awal, maka diambil kasus Lembaga Adat pada tingkatan Kabupaten yakni dengan mengkomparasikan kasus Lembaga adat Melayu Bengkalis (LAMB) yang mayoritas penduduknya melayu dan kasus lembaga adat Melayu Pekanbaru (LAMP) yang masyarakat melayu tidak lagi mayoritas. Penelitian ini menemukan bahwa LAMB anggotanya banyak berasal dari elite etnis melayu yang berasal dari Birokrasi, dan mendapat sandaran hukum dalam keberadaannya sebagai sebuah pelembagaan adat melayu dengan Perda No. 39 Tahun 2001. Dengan kondisi ini proses desentralisasi dan demokratisasi dalam ranah politik lokal telah diterjemahkan, dengan beberapa langkah politik yang kontroversial sebagai sebuah bentuk perluasan kontestasi politik identitas etnis melayu. Langkah kontroversial itu antara lain adalah pernyataan politik tentang pembelaan terhadap tokoh melayu/politik dan sikap politik terhadap PDI-Perjuangan serta pernyataan politik menolak calon DPD yang bukan anak jati melayu. LAMB telah memberi nilai baru dalam ranah politik lokal. Namun tidak demikian halnya dengan LAMP, lembaga ini seperti kehilangan makna sebagai organisasi. Sampai saat penelitian dilakukan tidak ada tindakan yang dilakukan secara organisasi/lembaga sebagai bentuk perluasan kontestasi politik identitas etnis melayu dalam memaknai proses desentralisasi dan demokratisasi, elite etnis yang ada lebih tertarik untuk terlibat pada tatanan propinsi. karena kondisi perpolitikan ditingkat kota Pekanbaru sendiri belum membuka ruang untuk lembaga ini berpengaruh secara signifikan, disamping heterogenitas dan kondisi masyarakat yang urban. Dalam wilayah ekonomi kedua lembaga ini belum berbuat dan mendukung secara politik dalam perluasaan kontestasi. Namun demikian langkah untuk membenahi organisasi terus dilakukan sehingga mampu melakukan proses perluasaan kontestasi baik antar individu atau lembaga, serta nilai-nilai diluar etnis melayu tatanan lain dalam ranah politik lokal. Dari hasil penelitian ini realitas yang bisa ditangkap dan menjadi pembelajaran adalah bahwa proses desentralisasi dan demokratisasi telah memberikan ruang publik yang lebih luas terhadap lokalitas (adat, penduduk asli dan etnisitas) namun tidaklah ini menjadi sebuah ketakutan berlebihan bagi berkembangnya ethnonasionalism, karena dengan kondisi ini yang terjadi adalah perluasan kontestasi yang melibatkan densitas assosiasi dan pertarungan nilai-nilai, yang akan memberikan pembelajaran yang positif bagi proses demokrasi. Untuk memagari ini tidak melebar pada proses ethnonasionalism dan konflik etnis maka konsep multikulturalisme harus bisa dikembangkan dan difahami dalam perluasaan ruang publik tersebut. Dan demi tetap terciptanya a level playing field dalam perluasaan kontestasi ini dan untuk menghindari tirani mayoritas/minoritas, peran negara dalam melakukan affirmative action dan tindakan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan proses demokratisasi tetap diperlukan.

Decentralization and democratization recently manifested in Indonesia have brought phenomenal changes in local political order. As a country even know with requirement to perceive this process, at least there are positively newel values among available anxiety of contestation between local values (atavism) and global values (democracy). Such this process that are portrayed in the context of Riau frame whiches known as a legendary land of malays with its abundant natural and cultural resources, atavism/custom, and heterogeneous ethnicities inhabiting this area. This extended political contestation leads to ethnic political identity contest involving Malay-ethnic indigenis and foreigners. Such an extended ethnic political identity contestation is viewed from the existence of the Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)/ Riau-Malays atavism institute in term of its relationship pattern in local political domain. By using the concepts of decentralization, local politic and democratization, in synergy with ethnic political and elite concepts and stereotypical comprehension on Riau-Malay community, attempt is performed to view this relationship pattern. To obtain description and based presumption and preliminary findings, Atavism institution case at district level is exploited by comparing between the Lembaga Adat Melayu Bengkalis (LAMB) cases with its Malays as major population and the Lembaga Adat Melayu Pekanbaru (LAMP) cases whiches Malays no longer as major population. The present research identifies that the LAMB members consist of Malay-ethnic elite coming from bureaucratic setting with its legal existence as Malay atavism institution based on the Bengkalis 2001 local regulation (Perda) Number 39. With such a condition, decentralized and democratized processes in local domain of politics have been translated into some controversially political measures as a form of extended Malay-ethnic political identity contestation. Those political measures, among others, are political statements on supporting actions for Malaysindigenis figures and political perspective toward the PDI-P party and political refusal against non Malay-indigenis DPD (”senator”) candidates. The LAMB has provided local political domain with newel values. However, these are dissimilar to the LAMP; it seems that this institution has been lost its organizational importance. Until the present study conducted, no organizational/institutional measures have been carried out yet as extended political contestation of Malay-ethnic identity in providing decentralization and democratization processes. The existing ethnic elites has more preferred to get involved at provincial level, since political condition at Pekanbaru-district level has no provided this institution with rooms for having significant influences in addition to heterogeneity and urban society. In economic domain, this two institutions have not performed and provided political supports for extended contestation yet. Some measures, however, have continually been conducted to improve organization . Hence, they presumably proceed extended contestation process, both at individual or institutional levels and other values beyond Malay ethnic values and other orders within local political domain. Based on the results of the study, some realities inferred and learned are that decentralized and democratized processes have provided more wide public space for localities (atavism, indigenism, and ethnicities). However, this has not turned out to be a kind of higher anxiety for ethno-nationalism development, since with this condition the extended contestation involving association density and value contest, will provide positive learning for democratization process. To prevent from extending into ethno-nationalism process and ethnic conflict, multiculturalism concept should be developed and perceived in term of extended public space. In addition, to maintain a level playing field created in the extended contestation and prevent mayor/minority tyranny, the role of the state in performing affirmative and other actions as long as not to be contrast with democratization processes are still required.

Kata Kunci : Politik Lokal,Lembaga Adat,Kontestasi Politik Identitas, Ethnic political identity, Atavism institution, Public sphere, Extended contestation