Perampingan organisasi pemerintah Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah :: Studi perampingan birokrasi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

AUDAX, Yohanes, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Perampingan birokrasi telah menjadi gagasan yang dianggap lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat pengguna jasa. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang mencerminkan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya termasuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, maka penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kabupaten Sikka Pra dan Pasca perampingan antara tiga dinas yakni Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Sikka. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelayanan pra dan pasca perampingan maka penelitian ini melakukan pengukuran-pengukuran pelayanan berdasarkan indicator; kecepatan, ketepatan, ketepatan waktu pelayanan, kesamaan dan keramahan dalam pelayanan. Untuk tujuan pengukuran tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan rancangan observasional. Unit analisis adalah Dinas Pertanian, Sub dinas Perkebunan, Sub Dinas Peternakan, Panitia khusus (Pansus) DPRD kabupaten Sikka, Tim Eksekutif dan Kelompok tani. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perampingan birokrasi belum memperlihatkan perubahan yang besar terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Dalam penyelenggaraan pelayanan masih banyak menerapkan system pelayana sebelum adanya perampingan. Kenyataan ini diketahui setelah mengadakan pengukuran mengenai kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan,waktu pelayanan, kesamaan dan keramahan dalam pelayanan. Dari studi ini dapat diketahui bahwa perampingan tersebut hanya membawa perubahan pada struktur birokrasi menjadi semakin kecil namun belum dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dalam bentuk pelayanan prima, pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna jasa. Oleh karena itu perlu diadakan evaluasi terutama menyangkut Dinas Peternakan karena dari uraian tugasnya telalu jauh berbeda. Guna peningkatan pelayanan maka pembagian kewenangan yang jelas mutlak diperlukan, mulai dari pimpinan sampai kepada staf yang paling bawah. Perda Nomor 3 Tahun 2001, khususnya mengenai perampingan birokrasi pada Dinas Pertanian dihasilkan tanpa melalui suatu analisis yang mendalam dan tidak mengatur secara terperinci mengenai kewenangan. Kepentingan masyarakat pengguna jasa harus diutamakan dari pada kepentingan birokrasi, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dalam bentuk kegiatan proyek perlu memperhatikan situasi dan kondisi setempat, sehingga tidak merugikan pengguna jasa.

The bureaucracy slender has been a concept considered more effective and efficient in implementation the service given by government to the people using it. By application the act number 22 1999 reflecting the autonomy of territory by giving the authority to the territory to arrange and take care it itself including the suitable organizational structure suitable ti the need of its territory. In the condition of increasing the efficiency and effectivity of services for the people, so this research was aimed to learn deeply the service given by agriculture, department of Sikka. Regency before the lender existed and after slandering organization among the tree departments, namely the agriculture, plantation, and animal husbandry departments become the agriculture department of Sikka regency. To obtain the description about the service before and after the slender at the agriculture department so this research make measurements of service based on the indicators: Velecity, precise in time of service, and friendly service. For purpose of the measurement, the research methode used was the qualitative research methodology with the observational design. The analisys unit was the Agriculture Department, Sub Animal Husbandry Department, Special Committee (Pansus), Asembly at Provincial (DPRD) of Sikka, Exsecutive Team and Farm Group. The result of this research showed that the slandering bureaucracy had not already seen the large chang toward the service given to the user of service. In implementattion of service, there was still used a lot of application on the service system before the exixtence of slender. This fact was known after making the measurement of the velocity, precisions, time of service, the same and friendly service. From the study could be known that the slender only brought the chang in the structure of bureaucracy to become smallest but it was not able to increase the service for the service user in the form of first-rate service, the service was suitable with the desireand need of service user. Therefore, evaluation must be handled especially department of agriculture from theexplanation of its task, it was too far differend. For improving the service so the decided of clear authority was absolutely Most required, starting from the leader to the lowest stiffs, because in the district rule number 3 2001, especially about the bureaucracy slender at agriculture department produced without a deeply analysis and not to arrang by detail about to take care of the local situation and condition that did not lose out the service user.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Perampingan Organisasi,Birokrasi