Otonomi desa: Gagasan, hambatan dan harapan :: Studi kasus di Desa Lubuk Muda, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis

ARJUNAIDI, Dr. Purwo Santoso

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pada tahun 1998, terjadi proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya UU no 22/1999 tentang Pemerintahan daerah. Dalam UU yang barunini, spirit pelaksanaan sentralisasi, birokrasi dan uniformitas tidak lagi dilanjutkkan, dan deregulasi dan debirokratisasi terhadap pemerintahan desa mulai terjadi. Pengaturan tentang Pemerintahan Desa yang tidak lagi ada di tingkat pusat melainkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota. Pada pasal 99 UU no22/1999 mengenai kewenangan desa, tercantum secara tegas bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa. Kewenangan inilah yang kemudian dilihat sebagai pengakuan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain sebuah entitaspolitik, cultural dan hukum. Terkait dengan hal ini, penulis bermaksud untuk meneliti mengenai pelaksanaan otoni desa, desa Lubuk Muda kecamatan Siak Kecil Kabupaten bengkalis. Permasalahan yang muncul adalah sejauh mana Desa Lubuk Muda berotonomi, apa saja kendala-kendala yang dihadapi Desa Lubuk Muda dalam mewujudkan otonominya, serta apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan otonomi desa? Untuk menganalisa permasalahan tersebut, digunakan kerangka pemikiran mengenai pengertian desa, dan konsep tentang otonomi desa, baik ditinjau dari segi administratif, kultural, ekonomi dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan unit analisisnya adalah lembaga pemerintahan desa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kwalitatif dengan menggunakan metode trianggulasi atai crosschecking antar data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai otonomi desa di Desa Lubuk Muda, kecamatan Siak Kecil diperoleh beberapa informasi penting mengenai otonomi desa. Secara keseluruhan otonomi desa Lubuk muda belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut karena masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi administratif, pelaksanaan otonomi hanya lebih pada aktivitas dalam lembaga pemerintahan desa, sedangkan hal – hal lain terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa lebih banyak mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari segi ekonomi, desa Lubuk Muda belum berotonomi, bahkan dibidang ekonomi, khususnya yang menyangkut keuangan untuk pembiayaan dan belanja desa, desa Lubuk Muda masih sangat tergantung kepada bantuan dari pemerintah kabupaten Nengkalis. Dari segi politik sudah ada atau sudah berjalan meskipun semua mekanisme pelaksanaannya masih didasarkan pada petunjuk teknis dari pemerintah Kabupaten Bengkalis.

In 1998 it happened the process of political reformation and governmental changing that symbolized. In this new law, the spirit for executing centralization, bureaucracy and uniformity is not continued any more, while the deregulation and de- bureaucracy to the regional government is strarting to appear up. The regulating of village government was”nt laid in the central government level but in district region/city level. In section 99 law number 22/1999 about the village authority it clearly written that the village authoritu is included the authority that has been according to the causal right of village. This authority then seems as a confession to the village or calledwith the other name, as political, cultural and legal entity. Concerned with this case, the writer aimed to study the execution of village autonomy, that is lubuk Muda Village, Siak Kecil district, bengkalis Region. That cases appeared up were how long the Lubuk Muda Village executed autonomy, what are the obstacles faced by Lubuk Muda Village in realized it’s autonomy and also what should be done for developing the autonomy of this village? For analyzing those cases, it was used the design of thinking about the meaning of village, and the concept about village authonomy observed from the administrative, cultural, economical and political aspects, with the analyzing unit was village government. The method of collecting data done by observing, interviewing, documenting and for getting the accurate information sources in this study used the snowball technique. Data had been collected qualitatively analyzed using the triangulation method or trans data crosschecking had beeb collected. According to the result of this filed study about the village authonomy in Lubuk Muda Village, Siak Kecil district, bengkalis Region, it could be collected some important informations. in accordance with autonomic execution not be agree with determinate. Thing this, because there are some problem in the implementations. From the administrative aspect the autonomic execution more than just the activities in the village governmental institution, while other the things concerned with the execution of village government more threaten up with the rules had been established by government of Bengkalis Region. Culturally, the traditional institution had been built and run its duty as had been stated. It was observed from the economic aspect Lubuk Muda village had not fully executed the autonomy. Moreover, especially in the village, the Lubuk Muda village is still dependent to the helping of government of Bengkalis Rehion. From the political aspect, it had either been or had run although all mechanism of execution are still based to the technical instructions from the government of Bengkalis Region.

Kata Kunci : Otonomi Desa,Hambatan,Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Wilayah