Restrukturisasi birokrasi Pemerintah Daerah :: STudi tentang proses restrukturisasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat

ARDIANSYAH, Drs. Haryanto, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Perubahan Setting Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Sentralisasi ke Desentralisasi telah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan diri dengan format baru Pemerintah Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang salah satu isinya mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menata struktur organisasinya agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah bersangkutan dan berpedoman kepada birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi. Terkait dengan restrukturisasi birokrasi, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah kemudian diteruskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2001 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 84 Tahun 2000. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan proses restrukturisasi birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Adapun rumusan Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses restrukturisasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbaewa dilaksanakan?”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti mencari informasi dengan cara mewancarai responden dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen, buku, majalah dan sumber-sumber data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya data tersebut dianalisis secara interpretative yaitu dengan memberikan makna secara analitis terhadap semua data dan informasi tersebut. Hasil penelitian, disimpulkan bahwa restrukturisasi birokrasi masih mengembangkan lembaga dan struktur Pemerintahan yang kompleks dan kurang efisien. Pertimbangan efisiensi dan efektifitas masih kurang diperhatikan dalam penyususunan struktur birokrasi. Sementara efektifitas organisasi bisa dilihat dari model subsidiarity yang belum sepenuhnya berjalan karena masih banyaknya urusan yang masih diatur oleh birokrasi yang baru padahal urusan tersebut bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun swasta. Dikaitkan dengan potensi daerah, banyak organisasi yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi daerah hal ini menyebabkan kurang efektifnya struktur yang ada untuk melakukan regulasi dan pelayanan dalam meningkatkan dan mengoptimalkan potensi daerah. Dikaitkan dengan aparatur pemerintah, sudah ada indikasi yang positif dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber daya aparaturnya dengan menyediakan alokasi anggaran dengan memberikan beasiswa kejenjang yang lebih tinggi. Dilihat dari aspek keuangan daerah, dengan banyaknya organisasi yang dibentuk otomatis dengan makin bertambah jabatan dengan demikian otomatis semakin besar dan banyak tunjangan jabatan bagi pejabat daerah pada gilirannya membengkaknya anggaran rutin meliputi gaji pegawai dan kunjungan pejabat daerah.

The Change in Setting of Local Government Implementation From Centralization to Decentralization has brought consequences toward Local Government to adapt to new form of Local Government that based on The Law Number 22 Year 1999 which one of its content obligates Local Government to arrange its organization structure in order to conform to the need and characteristic of related region and based on less structure and more function bureaucracy. Relates with bureaucracy restructurization, Central Government has issued Government Regulation Number 84 Year 2000 about The Organization Manual of Local Instrument, and it is continued then with Local Regulation of Sumbawa Regency Number 04 Year 2001 as follow up of the first. The research was conducted in Local Government of Sumbawa Regency that aimed to describe or illustrate the bureaucracy restructurization process based on Government Regulation Number 84 Year 2000 about The Organization Manual of Local Instrument. The formulation of problem to be proposed here is : “How does the bureaucracy restructurization process in Sumbawa Regency Government to be implemented?” This research uses qualitative method, and reseacher seeks information by interviewing respondent in purposive sampling method. The collecting of secondary data was conducted by means of documents, books, magazines and any other data sources relevant with the problem, futhermore these datas was analyzed interpretatively that is to give meaning analytically to all data and information mentioned above. From the result of research, it can concluded that bureaucracy restructurization still develop a complicated and less efficient Government institution and structure. Efficiency and effectiveness are less considered in bureaucracy structure arrangement. Meanwhile the organization effectiveness can be seen from subsidiarity model that has not been fully working out because many affairs are still arranged by new bureaucracy, whereas in fact it can be done by society of private. Relates with local potencies, many organization to be produced has not meet the demand with local potencies. It brings about structure becomes less effective to implement regulation and service in order to increase and optimize local potencies. Relates with government instrument, there is a positive indication from Local Government to increase its instrument resource by providing budget allocation through scholarship for higher education. From regional finance aspect, many organization that automatically formed relates with increasing position, automatically there are more and more position subsidies for local government official and as result the routine budget will excessive including employee salary and local government official’s visit

Kata Kunci : Restrukturisasi Birokrasi,Pemda Tingkat II, Regional Autonomy, Bureaucracy, Local Potencies, Local Instrument, Regional Finance