Di tengah pergeseran paradigma penghukuman dari Retributive Justice menuju Restorative Justice, hak-hak korban sistem peradilan pidana mulai di evaluasi kembali untuk membangun suatu sistem hukum baru yang lebih berkeadilan dan mereposisi peran korban dalam sistem peradilan pidana. Melalui pengambilan perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual, korban dapat melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami tanpa khawatir dipersalahkan. Perspektif korban dalam penegakan hukum di Amerika Serikat, Australia dan Kanada diwujudkan melalui Victim Impact Statement. Victim Impact Statement dapat membantu hakim dalam memahami bagaimana kejahatan telah mempengaruhi korban dan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim ketika memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dimana melalui metode ini dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen hukum positif secara faktual pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk menguji apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pihak-pihak berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak sekaligus membandingkan peraktek Victim Impact Statement di negara Inggris dan Jepang, untuk menemukan suatu mekanisme yang relevan untuk penerapan suatu mekanisme Victim Impact Statement yang tepat di Indonesia.
Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, Penerapan Victim Impact Statement di 2 (dua) negara yaitu Inggris dan Jepang memiliki business model yang berbeda, dalam mekanisme di Inggris yang lebih dikenal dengan istilah Victim Personal Statement memiliki mekanisme yang lebih sederhana dan sesuai dengan tujuan partisipasi korban yang diharapkan penulis sementara di Jepang melalui mekanisme Victim Statement of Opinion memiliki mekanisme yang fungsinya terlalu jauh hingga menembus domain hakim sehingga memberatkan mekanisme prosedur pemeriksaan di pengadilan. Kedua, Mekanisme Victim Impact Statement sebenarnya bisa dimasukkan dalam substanstif dan hak prosedural korban yang perlu diakomodir dalam KUHP dan RKUHAP yang baru, selain itu sebelum diakomdori dalam Hukum Acara Pidana, praktek ini dapat dilaksanakan dalam mekanisme pertemuan pendahuluan yang diprakarsai oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang No. 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Amid the paradigm shift from retributive justice to restorative justice, the rights of victims within the criminal justice system are being re-evaluated in an effort to construct a more equitable legal framework. This shift reflects a growing emphasis on repositioning the role of victims, particularly in cases of sexual violence. A victim-centered approach allows survivors to report incidents of sexual violence without fear of stigma or blame. In countries such as the United States, Australia, and Canada, this perspective has been institutionalized through the use of Victim Impact Statements (VIS). These statements provide victims with the opportunity to convey the emotional, physical, and psychological consequences they have suffered as a result of the crime. VIS serve as a critical consideration for judges during sentencing, ensuring that the justice process acknowledges not only the culpability of the offender but also the harm experienced by the victim.
This study employs an empirical normative legal research method, which involves examining the implementation of positive legal provisions (legislation) and legal documents in actual societal events. The objective is to assess whether the applicable legal norms have been properly enforced and whether the relevant stakeholders have achieved their intended objectives. Furthermore, this research includes a comparative analysis of the practice of Victim Impact Statements in the United Kingdom and Japan, with the aim of identifying a relevant and appropriate mechanism for implementing Victim Impact Statements in the Indonesian legal system.
This study concludes the following: First, the implementation of Victim Impact Statements in the two examined countries—namely the United Kingdom and Japan—reflects distinct models. In the UK, the mechanism known as the Victim Personal Statement adopts a relatively simple and streamlined process that aligns with the intended goal of victim participation as envisioned by the author. In contrast, Japan’s Victim Opinion Statement functions in a way that extends into the judicial domain, thereby complicating court proceedings and placing a procedural burden on the judiciary. Second, the Victim Impact Statement mechanism can, in fact, be incorporated as part of both the substantive and procedural rights of victims, and should be accommodated in Indonesia’s new Criminal Code (KUHP) and Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP). In the interim, prior to its formal integration into criminal procedural law, such a mechanism could be implemented through preliminary meetings initiated by the Public Prosecutor, as provided for under Article 56 of Law No. 12 of 2021 on Sexual Violence Crimes.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Partisipasi, Korban, Victim Impact Statement.
