IPOLOGI PERMASALAHAN TATA RUANG BIDANG PERTANIAN DALAM IMPLEMENTASI LSD, LP2B DAN RTR DI KAB BANTUL UNTUK MENDUKUNG SMART FARMING ( Kasus : Kecamatan Bantul dan Kecamatan Imogiri)

Johan Irawan, Prof. Ir. Bambang Hari Wibisono, MUP., M.Sc., Ph.D., IPU

2025 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Tanah memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama untuk aktivitas agraris dan ketahanan pangan. Namun, alih fungsi lahan sawah akibat urbanisasi menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sektor pertanian. Kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah diterapkan untuk mencegah alih fungsi lahan, tetapi implementasinya sering menghadapi kendala, seperti ketidaksesuaian antara peta kebijakan dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Ketidaksesuaian ini menimbulkan celah dalam perlindungan lahan sawah serta menciptakan ketidakpastian hukum di daerah seperti Kabupaten Bantul, yang bergantung pada sektor agraris.

Untuk mengatasi masalah ini, analisis Geographic Information System (GIS) digunakan sebagai alat strategis dalam mendukung perencanaan tata ruang. GIS memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian peta LSD, LP2B, dan RTR melalui analisis overlay. Selain itu, GIS mendukung klasifikasi tipologi permasalahan tata ruang bidang pertanian, yang mencakup identifikasi permasalahan fungsi lahan dan pengelompokan masalah RTR bidang perumahan atau permukiman yang tumpang tinding dengan LSD maupun LP2B. Dengan pemetaan tipologi ini, pemerintah dapat memahami pola dan akar permasalahan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi muncul di masa depan.

Integrasi analisis GIS dengan kebijakan LSD, LP2B, RTR, serta tipologi permasalahan tata ruang memungkinkan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat menyusun perencanaan berbasis data yang lebih efektif. Pendekatan ini memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian di tengah tantangan urbanisasi.

Land plays a crucial role in supporting the welfare of the Indonesian people, particularly for agrarian activities and food security. However, the conversion of rice fields due to urbanization poses a serious threat to the sustainability of the agricultural sector. The Protected Rice Field (LSD) and Sustainable Agricultural Land (LP2B) policies have been implemented to prevent land conversion, yet their implementation often encounters challenges, such as misalignment between policy maps and Spatial Planning (RTR). These inconsistencies create gaps in the protection of rice fields and legal uncertainty in areas like Bantul Regency, which relies heavily on the agricultural sector.

To address this issue, Geographic Information System (GIS) analysis is used as a strategic tool to support spatial planning. GIS enables the identification of discrepancies between LSD, LP2B, and RTR maps through overlay analysis. Furthermore, GIS supports the classification of typologies of spatial planning issues in the agricultural sector, including the identification of land-use function problems and the categorization of residential or settlement-related spatial planning issues that overlap with LSD and LP2B areas. Through this typology mapping, the government can better understand the patterns and root causes of both existing and potential future problems.

The integration of GIS analysis with LSD, LP2B, and RTR policies, along with the spatial planning issue typologies, enables local and central governments to develop more data-driven and effective planning strategies. This approach strengthens coordination between national and local governments and supports the sustainability of the agricultural sector amid urbanization challenges.

Kata Kunci : Kab. Bantul, LSD, LP2B,RTR Perumahan, Tipologi Permasalahan