Penerapan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

R. Aj. Nindya Rizky Utamie, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Prajurit TNI. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis dan merumuskan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Prajurit TNI di masa mendatang.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan bentuk preskriptif dan evaluatif. Sumber datanya terdiri atas data primer dari hasil wawancara bersama responden dan narasumber, dan data sekunder dari studi kepustakaan dan bahan hukum. Hasil penelitian dianalisis dengan cara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Prajurit TNI dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Pidana dari Soerjono Soekanto. Penegakan hukum didukung lima faktor: hukum (KUHP telah diterapkan dalam perjudian konvensional dan online), penegak hukum (POM, Odmil, Hakim Militer, dan PPATK berperan dalam penegakan), sarana (tersedia alat penunjang melalui kerja sama instansi), masyarakat (kesadaran tinggi tercermin dari laporan dan pemeriksaan), dan kebudayaan (gaya hidup konsumtif mendorong keterlibatan Prajurit TNI dalam perjudian online. Namun demikian, mulai dari Jenderal TNI hingga jajarannya telah memberikan pesan agar menjauhi gaya hidup konsumtif). Kedua, penegakan hukum terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam perjudian online menghadapi tiga tantangan. Pada substansi hukum, regulasi yang ada seperti KUHP dan UU ITE belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan digital, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana. Pada struktur hukum, keterbatasan alat dan tenaga ahli menghambat proses penyidikan, sehingga peningkatan kapasitas aparat dan kerja sama antarinstansi menjadi penting. Pada budaya hukum, rendahnya kesadaran hukum di kalangan prajurit perlu adanya pembinaan, penyuluhan, dan penegakan hukum yang tegas. Apabila ketiganya diperkuat secara bersamaan, maka penegakan hukum akan lebih efektif dan mampu menjaga integritas TNI di mata masyarakat.

This research aims to identify and analyze the law enforcement in cases of online gambling offenses committed by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel. It is also intended to analyze and formulate the law enforcement for online gambling offenses involving TNI personnel in the future.

This research is a normative-empirical legal study that is descriptive in nature, with prescriptive and evaluative forms. The data sources consist of primary data from interviews with respondents and informants, and secondary data from literature studies and legal materials. The research results are analyzed qualitatively and conclusions are drawn deductively.

This study produces two key findings. First, the law enforcement in cases of online gambling offenses involving TNI personnelis analyzed using Soerjono Soekanto’s Theory of Criminal Law Enforcement. Law enforcement is supported by five factors: Law (Criminal Code has been applied to both conventional and online gambling); Law Enforcement Agencies (Military Police, Military Prosecutors, Military Judges, and the PPATK play a role in enforcement); Facilities (supporting tools are available through inter-agency cooperation); Society (high awareness is reflected in reports and investigations); and Culture (a consumptive lifestyle drives TNI personnel’s involvement in online gambling. However, from the Generals of the TNI to their ranks, they have conveyed messages to avoid a consumptive lifestyle). Second, law enforcement for online gambling offenses involving TNI personnel faces three challenges. In terms of legal substance, existing regulations such as the Criminal Code and the ITE Law are not yet fully capable of addressing various forms of digital crime, indicating the need for criminal law reform. From the legal structure, limitations in tools and expert personnel hinder the investigation process, making capacity building for law enforcement and inter-agency cooperation essential. From the legal culture, the low legal awareness among soldiers requires guidance, counseling, and strict law enforcement. If these three aspects are strengthened simultaneously, law enforcement will become more effective and will help preserve the integrity of the TNI in the eyes of the public.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana Perjudian Online.