Hubungan produksi dalam pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Cilacap

MUTTAQIN, Ahmad, Prof.Dr. Sunyoto Usman

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Persoalan mendasar dalam pengelolaan hutan, terutama di Jawa adalah kurang dilibatkannya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sementara itu diketahui bahwa masyarakat desa hutan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan, sehingga ketika akses mereka dibatasi maka keberlangsungan hidup merekapun merasa terancam. Akibat dari proses ini, konflik-konflik sumber daya kehutanan yang melibatkan masyarakat desa hutan dengan institusi kehutanan sering kali muncul. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sebuah pola baru kelola hutan di Jawa. Pola ini berprinsip pada kolektifitas antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi (hak dan kewajiban). Hubungan kerja yang timbul dalam pola ini berdasarkan pada tradisi kerja modern, di mana pembagian kerja dan spesifikasi fungsional dioperasionalkan. Tenaga-tenaga kerja didistribusikan pada divisi-divisi kerja yang secara fungsional berbeda dengan yang lain. Permasalahan muncul karena dalam tradisi kerja modern sebagaimana yang dijalankan dalam PHBM posisi kerja ditentukan oleh kontribusi faktor produksi. Faktor produksi dalam PHBM terdiri atas 4 (empat), yaitu ; modal, lahan/lokasi, teknologi, dan tenaga kerja. Posisi kerja ini berpengaruh signifikan terhadap hubungan produksi yang terjadi. Dari 4 faktor produksi di atas, modal dianggap sebagai faktor terpenting dalam keseluruhan proses produksi, sehingga semakin besar kontribusi modal seseorang, semakin tinggi pula posisi kerja seseorang itu dalam PHBM. Dengan demikian, hubungan produksi dibangun atas dasar kepemilikan modal dan lebih merepresentasikan hubungan kekuasaan dalam struktur kerja. Pendekatan ekonomi politik mencoba melihat kecenderungan politik yang muncul dalam PHBM melalui sudut pandang ekonomi. Wacana yang dikembangkan PHBM adalah kesejahteraan masyarakat desa hutan dengan cara pelibatan aktif dalam mengelola hutan. Prinsip bagi hasil hutan sepintas mengindikasikan adanya potensi kesejahteraan masyarakat dapat terealisasikan, namun ketika proporsi bagi hasil yang diperuntukkan bagi masyarakat terlalu kecil, yaitu 25 % dari nilai dan proporsi kontribusi faktor produksi maka kesejahteraan itu menjadi semakin jauh. Dalam PHBM, masyarakat hanya mungkin memberikan kontribusi faktor produksi berupa tenaga kerja, di mana hal ini dalam proses produksi hanya mempunyai proporsi dan nilai sebesar-besarnya 20 %. Hubungan produksi yang lebih ditentukan atas dasar kepemilikan modal produksi kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa tanggung jawab masyarakat terutama dalam hal pengamanan hutan hampir pasti tak tergantikan. Jaminan keamanan hutan yang diberikan oleh masyarakat merupakan salah satu keuntungan besar yang belum pernah bisa diwujudkan oleh institusi kehutanan manapun. Faktor kedekatan lingkungan sosial dan tradisi menjadi penyebab utama keamanan hutan dapat diwujudkan oleh masyarakat. Hubungan produksi tidak lagi hanya didasarkan pada kepemilikan modal, tetapi dilihat dari seberapa besar efektifitas kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi. Prestasi kerja menjadi ukuran utama dalam membangun hubungan produksi, sehingga semua pihak tidak hanya disibukkan dalam hal melakukan pemupukan modal, tetapi juga termotivasi untuk mencetak pretasi kerja. Dinamika produksi berjalan kompetitif karena semua pihak mempunyai peluang yang sama untuk masuk pada posisi kerja yang strategis.

The main problem in managing forest, particulary in Java, is that local communities living in and/or around forest are less involved. Meanwhile, it is clear that local communities depend heavily on forest resources. So, when forest are not acceseble for them, their continuity of life is thretened. Managing forest resources together with community (PHBM) is a new pattern for forest management in Java. The principle of this pattern is collectivenness between local communities and Perum Perhutani with others sides that have interest using the spirit of sharing (right and obligation). The realtion formed in such pattern is based on modern way of working in which work division and funcional specification are implemented. Labour is distributed into work division that are funcionally. The problem occurs because positions in modern way of working that is implemented in PHBM are determinate by the contibution of production factors. The are 4 production factors in PHBM i.e capital, land/location, technology, and labour. These influence significanly on relation of production. Capital is accounted as the most important factor in all production processes. The bigger capital contributed by a person, the higher position of the person in PHBM. Economic-politicall approuch tries to see political tendency in PHBM from economical point of view. Discourse that is launched by PHBM is welfare for local communities through participation of the communities in managing forest. At glance, the principe of sharing indicated that the potency of welfare for coomunities can be realized, but if the proportion shared for communities is too low, 25 % of the value and proportion of production factors, the welfare wwill be more difficult to be reached. From PHBM point of view, the possible production factors that can be given by communities is only “labour”. In the process of production, labour’s proportion and value is only 20 %. Thus, the relation of production has less ability to give justice for communities.

Kata Kunci : Sosiologi,Hutan dan Masyarakat, Relation of Production, Production Factors, Forest, Community