Desentralisasi Asimetris dan Pembentukan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

Gunawan A. Tauda, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.; Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Desentralisasi asimetris secara legal konstitusional memiliki akar yang kuat pada UUD 1945 dan merupakan spirit yang inherent dalam praktik desentralisasi di Indonesia. Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan variabel baru praktik desentralisasi asimetris, dan mengingat pentingnya peran dan fungsi Ibu Kota Negara bagi Indonesia, permasalahan atau pertanyaan penting mengenai konstitusionalitas pengaturan IKN dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dijawab. Penelitian ini karenanya berfokus pada konstitusionalitas pengaturan IKN, dan implikasi hukum pengaturannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: a. apakah pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan mengenai pemerintahan daerah dalam UUD 1945?; dan b. apa sajakah implikasi hukum pengaturan mengenai  Daerah Khusus Ibu Kota Negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan bila ditinjau dari sifatnya, merupakan penelitian eksploratoris, sekaligus deskriptif yang dilengkapi dengan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Daerah Khusus IKN sesuai dengan ketentuan mengenai pemerintahan daerah dalam UUD 1945, sepanjang dimaknai pola hubungan antara Pasal 18 dengan Pasal 18B bersifat otonom atau setara, tidak saling membawahi, serta tidak berada dalam posisi untuk saling dipertentangkan. Sebagai variabel baru desentralisasi asimetris yang memiliki distingsi tegas dengan daerah lainnya, ditemukan sejumlah desain pengaturan IKN yang berimplikasi hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah. Idealnya ketentuan Pasal 18 ayat (1) perlu disesuaikan sedemikian rupa melalui Amandemen V UUD 1945, mengingat tingkat konformitas pengaturan IKN terhadap Pasal 18 UUD 1945 bukan merupakan kondisi yang ideal. Selain itu, berdasarkan realitas politik dan kebutuhan hukum negara, pengaturan yang se-esensial Ibu Kota Negara, seharusnya tercantum secara expressis verbis dalam UUD 1945.

Legally, asymmetric decentralization has strong roots in the 1945 Constitution and an inherent spirit of decentralization in Indonesia. The establishment of the Indonesian Capital City is a new variable in the practice of asymmetric decentralization. Considering the importance of the role and function of the Nusantara Capital City (IKN) for Indonesia, important questions regarding the constitutionality of the IKN regulation and its implications for the regional government need to be solved. This study, therefore, focuses on the constitutionality of the IKN and the legal implications of its regulation for the implementation of regional government. The problems to be solved in this study are: a. Are the Special Region of the Nusantara Capital City in accordance with the provisions regarding regional government in the 1945 Constitution?; and b. What are the legal implications of the regulations regarding the Nusantara Capital City for the implementation of regional government?

This research is normative legal research, and when viewed from its nature, it is exploratory and descriptive research that uses statutory, conceptual, historical, and comparative regulatory approaches.

The results of this study indicate that the regulation regarding the Special Region of the IKN is in accordance with the provisions regarding regional government in the 1945 Constitution, as long as the relationship pattern between Article 18 and Article 18B is interpreted as autonomous or equal, not subordinate to each other, and not in a position to be contradicted. As a new variable of asymmetric decentralization with a clear distinction from other regions, several IKN regulation designs have been found that have legal implications, both directly and indirectly, for the implementation of regional government. Ideally, the provisions of Article 18 paragraph (1) need to be adjusted in such a way through Amendment V of the 1945 Constitution, considering that the level of conformity of the IKN regulation to Article 18 of the 1945 Constitution is not an ideal condition. In addition, based on the state's political reality and legal needs, regulations that are as essential as the national capital city should be stated clearly in the 1945 Constitution.

Kata Kunci : UUD 1945; desentraliasi asimetris; Ibu Kota Negara; Ibu Kota Nusantara; pemerintahan daerah