IMPUNITAS HUKUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI ANCAMAN SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bayu Saputro, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Keistimewaan DIY berdasarkan UU 13/2012 telah memberikan pengaturan yang berbeda dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY dibandingkan dengan daerah lainnya. Akibatnya, pengaturan yang berbeda tersebut menyebabkan adanya perbedaan kedudukan antara Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan Gubernur dan Wakil Gubernur pada otonomi daerah umum. Fenomena ini lantas menyebabkan timbulnya impunitas hukum bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memengaruhi keberlakuan ancaman sanksi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada level Undang-Undang? (2) Bagaimana implikasi keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap impunitas Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dari ancaman sanksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, paham hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) ada berbagai macam jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur. Sanksi tersebut diatur dalam UU 23/2014 dan UU Pilkada. Seharusnya, seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia dapat dikenakan dengan sanksi tersebut. Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY ternyata memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan dengan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur pada otonomi daerah umum. Perbedaan kedudukan tersebut ternyata menyebabkan beberapa ancaman sanksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa diterapkan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. (2) Keistimewaan DIY dengan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda dengan daerah lainnya menimbulkan impunitas hukum bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Gubernur dan Wakil Gubernur DIY impunitas terhadap ancaman sanksi yang berbenturan dengan pengaturan kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berdasarkan UU 13/2012.

The specialty of DIY based on Law 13/2012 has provided different arrangements for filling the position of Governor and Deputy Governor in DIY in comparison with the other region. As a result, these different arrangements have led to a difference in position between the Governor and Deputy Governor of DIY with the Governor and Deputy Governor in general regional autonomy. This phenomenon then causes the emergence of legal impunity for the Governor and Deputy Governor of DIY. The problems that are the focus of this research are: (1) How does the position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta affect the applicability of sanctions imposed on Governors and Deputy Governors within the statutory regulation of regional governance? (2) What are the implications of the privileges of the Special Region of Yogyakarta on the impunity of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta from the threat of sanctions in the administration of regional government?

This research is normative legal research. The data used in this research is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection is done by library research.

The results of this study show that: (1) there are various types of sanctions that can be imposed on governors and deputy governors. These sanctions are regulated in Law 23/2014 and the Regional Election Law. All governors and deputy governors in Indonesia should be subject to these sanctions. However, the governors and deputy governors of DIY have a different position compared to the governors and deputy governors of general regional autonomy. This difference in status results in certain sanctions related to regional governance not being applicable to the Governor and Deputy Governor of DIY. (2) The special status of DIY, with its unique mechanism for filling the positions of Governor and Deputy Governor, creates legal immunity for the Governor and Deputy Governor of DIY. The Governor and Deputy Governor of DIY are immune from sanctions that conflict with the provisions regarding the status of the Governor and Deputy Governor of DIY under Law No. 13 of 2012.

Kata Kunci : impunitas hukum, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sanksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.