PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
Tata Angelia, Dr. Supriyadi, S.H., M. Hum.
2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum
Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris. Sumber data
dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan
wawancara yang berfungsi sebagai pelengkap data sekunder. Hasil penelitian
dianalisis secara kualitatif yang disajikan dengan metode penelitian
eksploratoris dan diagnostic serta menggunakan metode penarikan kesimpulan
secara deduktif.
Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, parameter yang digunakan oleh hakim saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah melalui pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis serta pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah hal-hal memberatkan dan meringankan pelaku. Kedua, pembaharuan ketentuan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dapat dianalisis dari beberapa aspek yaitu strafsoort, strafmaat, dan subjek hukum. Paradigma penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yakni jaksa dan hakim wajib mengacu kepada pembaharuan ketentuan sanksi pidana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
Kata
kunci: penerapan
sanksi pidana, tindak pidana perdagangan satwa, satwa yang dilindungi, dan
pemulihan lingkungan.
The purpose of this research is to find
out and analyze the parameters used by judges in the application of criminal
sanctions against perpetrators of the crime of trafficking in protected animals
at the time of the enactment of Law Number 5 of 1990. This research is also
intended to find out and analyze the prospects for the application of criminal
sanctions in cases of trafficking in protected animals after the enactment of
Law Number 32 of 2024.
The research is an exploratory normative
legal research. The data source in this research is secondary data consisting
of primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data were
obtained from literature related to the problem formulation. In addition, this research
uses interviews that function as a complement to secondary data. The results of
the research were analyzed qualitatively presented by exploratory and
diagnostic research methods and using deductive conclusion methods.
The research resulted two conclusions.
First, the parameters used by judges during the enactment of Law Number 5 of
1990 are through the consideration of juridical and non-juridical judges as
well as penal guidelines. The penal guidelines used by judges in the
application of criminal sanctions against perpetrators of protected animal
trafficking at the time of the enactment of Law Number 5 of 1990 are criminal
provisions contained in Articles 21 paragraph 2 and 40 paragraph 2 of Law
Number 5 of 1990. Second, the renewal of the provisions on criminal sanctions
for animal trafficking cases protected in Law Number 32 of 2024 can be analyzed
from several aspects, namely strafsoort, strafmaat, and legal subjects. The
paradigm for the application of criminal sanctions in cases of protected animal
trafficking after the enactment of Law Number 32 of 2024 is the prosecutors and
judges are obligate follow the renewal provisions of criminal sanctions in Law
Number 32 of 2024.
Keywords: application of criminal sanctions, criminal acts of animal trafficking, protected animals, and environmental restoration.
Kata Kunci : penerapan sanksi pidana, tindak pidana perdagangan satwa, satwa yang dilindungi, dan pemulihan lingkungan.
