Inovasi Kebijakan dalam Transformasi Ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

EKA CHANDRA BUANA, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D, Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc., Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.

2025 | Disertasi | S3 STUDI KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat utama pertumbuhan sektor industri di provinsi-provinsi Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia. Metode Growth Diagnostics yang komprehensif digunakan untuk menganalisis hambatan geografis, kualitas SDM (pendidikan, tenaga kerja, kesehatan), infrastruktur, tata kelola pemerintahan (mikro dan makro-fiskal), serta daya saing ekonomi. Melalui benchmarking dan wawancara dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi, penelitian ini merumuskan kerangka kebijakan inovatif untuk implementasi di tingkat daerah. Inovasi kebijakan mencakup intervensi sektor publik yang mendukung penciptaan dan distribusi inovasi. 

Metode pemilihan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah stratified sampling dimana kriteria yang digunakan adalah keterwakilan Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia dan Provinsi yang memiliki selisih tertinggi antara share industri tahun 2045 dengan share industri 2021. Setelah ditemukan sampel terpilih kemudian dilakukan analisis provinsi yang terdiri dari analisis total factor productivity (TFP), analisis growth diagnostics sebagai identifikasi awal, analisis faktor penghambat transformasi ekonomi melalui focus group discussion (FGD), dan pada tahap terakhir dilakukan analisis kerangka kebijakan. 

Melalui analisis mendalam terhadap enam provinsi percontohan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang rendah, ketidaksesuaian regulasi, serta keterbatasan infrastruktur industri dan konektivitas menjadi faktor penghambat utama transformasi ekonomi. Kondisi di KTI lebih kompleks, dimana terdapat hambatan lain yang mencakup ketergantungan pada sumber daya alam, kurangnya pasokan energi, dan keterbatasan bahan baku. Temuan ini menjadi dasar untuk merumuskan berbagai inovasi kebijakan sebagai respon terhadap “most binding constraints” di masing-masing wilayah. 

Penelitian ini juga mengidentifikasi ragam inovasi kebijakan dan peran strategis pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi industri, termasuk kebijakan pelatihan dan keterampilan, reformasi regulasi, insentif fiskal untuk riset dan pengembangan (R&D), pengadaan barang publik, serta pembentukan jaringan inovasi dan klaster industri. Intervensi pemerintah disesuaikan dengan konteks masing-masing provinsi, seperti penerapan National Logistic Ecosystem di Kepulauan Riau, pembentukan Politeknik TechMineral di Kalimantan Timur, serta pengembangan kawasan industri dan pusat pelatihan vokasi di seluruh wilayah studi. Hasil penelitian ini memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan industri yang lebih adaptif, terfokus, dan kontekstual dalam mendukung agenda transformasi ekonomi nasional. 

This research was conducted to identify the main constraints affecting industrial sector growth in provinces within the Western Region of Indonesia (KBI) and the Eastern Region of Indonesia (KTI). A comprehensive Growth Diagnostics method is used to analyze barriers related to geography, human resource quality (education, labor, health), infrastructure, governance (micro and macro-fiscal), and economic competitiveness. Through benchmarking and interviews with local governments, business actors, and academics, this study formulates an innovative policy framework for implementation at the regional level. Policy innovation includes public sector interventions that support the creation and distribution of innovation. 

A stratified sampling method was chosen, focusing on representation from KBI and KTI and selecting provinces with the largest gap between the projected industrial share in 2045 and the share in 2021. Following sample selection, provincial analysis was conducted, including total factor productivity (TFP), growth diagnostics as an initial identification, analysis of economic transformation barriers through focus group discussions (FGD), and a final policy framework analysis. 

Through an in-depth analysis of six selected provinces, this study finds that low human capital quality, regulatory misalignment, and limited industrial infrastructure and connectivity are the main barriers to economic transformation. The situation in KTI is more complex, with another constraints such as dependence on natural resources, insufficient energy supply, and limited availability of raw materials. These findings serve as the foundation for formulating a range of policy innovations in response to the most binding constraints in each region. 

This study also identifies various policy innovations and the strategic role of government in driving industrial economic transformation. These include training and skills development programs, regulatory reforms, fiscal incentives for research and development (R&D), public goods provision, and the establishment of innovation networks and industrial clusters. Government interventions are tailored to the specific context of each province. For example, the implementation of the National Logistic Ecosystem in Riau Islands, the establishment of the TechMineral Polytechnic in East Kalimantan, and the development of industrial zones and vocational training centers across the study areas. The results of this research offer an empirical basis for designing more adaptive, targeted, and context-sensitive industrial development policies in support of the national economic transformation agenda.

Kata Kunci : Transformasi Ekonomi, Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Sektor Industri, Hilirisasi Industri/Economic Transformation, Western Region of Indonesia (KBI), Eastern Region of Indonesia (KTI), Industrial Sector, Industrial Downstrea