SINERGI ANTAR AKTOR DALAM KEBIJAKAN EKONOMI BIRU SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Rhin Khairina Rahmat, Dr. Ririn Tri Nurhayati, S.I.P., M.Si., M.A

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Studi ini mengkaji mengenai bagaimana upaya Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi biru pada sektor perikanan dijalankan melalui sinergi antar aktor kemudian dapat berkontribusi mendukung pencapaian pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai SDGs 14 Life Below Water. Mengacu pada konsep ekonomi biru menurut UNDP yang membagi sinergi antar aktor dan teori global governance, penulis mengajukan argumen utama bahwa upaya Indonesia dalam mengimplementasikan ekonomi biru pada sektor perikanan dijalankan melalui pembagian peran dan kontribusi aktor negara, sektor privat, dan masyarakat yang saling bersinergi. Untuk menguji argumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menemui sejumlah narasumber seperti Bappenas, sektor privat, dan sejumlah komunitas yang mewakili kepentingan masyarakat dalam penerapan ekonomi biru di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini mengemukakan bahwa sinergi antar aktor belum bersinergi dengan baik. Penerapan ekonomi biru menemui konteks dan pemahaman yang berbeda-beda. Sinergi antar aktor dalam penerapan ekonomi biru relevan untuk mendukung pencapaian SDGs 14 Life Below Water, namun belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan konteks ekonomi biru yang masih baru. Beberapa aktor dalam sektor privat belum familiar dengan istilah ekonomi biru, beberapa lainnya sudah familiar namun belum mampu menerapkannya dalam perusahaan. Penerapan ekonomi biru di Indonesia sudah memiliki sejumlah kontribusi pada pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, namun masih menemui sejumlah tantangan. Salah satu tantangannya adalah penerapan ekonomi biru yang masing berorientasi pada keuntungan oleh pihak-pihak tertentu. Maka, penerapan ekonomi biru di Indonesia belum menemui pola keberlanjutan yang sesuai untuk masyarakat. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menganalisis keterkaitan antar aktor melalui konsep relasi kuasa untuk melihat kelanjutan dari penerapan ekonomi biru di Indonesia. Melalui konsep relasi kuasa, penelitian selanjutnya dapat menunjukkan tantangan penerapan ekonomi biru dengan aktor dan sektor yang lebih terstruktur.

This study examines Indonesia’s efforts to implement the blue economy in the fisheries sector, focusing on the synergy among various actors and their contribution to achieving the economic, social, and environmental pillars of Sustainable Development Goal (SDG) 14: Life Below Water. Drawing on the UNDP’s concept of the blue economy, which emphasizes inter-actor collaboration, and the theory of global governance, the author argues that Indonesia’s implementation of the blue economy in the fisheries sector is characterized by a division of roles and contributions among state actors, the private sector, and local communities, all of whom are expected to work synergistically. To test this argument, the study employs a qualitative research approach, gathering data from sources such as Bappenas (the National Development Planning Agency), private sector representatives, and several community organizations involved in blue economy initiatives in Indonesia. The findings indicate that synergy among actors remains suboptimal. The implementation of the blue economy is marked by varying interpretations and contextual understandings. While actor collaboration is essential to achieving SDG 14, it has not yet reached its full potential due to the relatively nascent nature of the blue economy concept in Indonesia. Some private sector stakeholders are unfamiliar with the term "blue economy," while others, though aware of it, have not yet integrated its principles into their business practices. Although Indonesia’s blue economy initiatives have contributed to economic, social, and environmental development goals, they continue to face several challenges. A key issue is the profit-oriented implementation of the blue economy by certain actors, which undermines long-term sustainability and community relevance. This study recommends that future research explore actor relationships through the lens of power relations, in order to better understand the dynamics and continuity of blue economy implementation in Indonesia. Applying this framework may offer deeper insights into the structural challenges and sectoral coordination required for more effective and equitable blue economy governance.

Kata Kunci : ekonomi biru, SDGs 14, sinergi antar aktor, ekonomi, sosial, lingkungan, Indonesia