Alienasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Implementasi dan Capaian Inovasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi SIASN di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rinaldo Kristianto Ajang, Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A. ; Puguh Prasetya Utomo, S.I.P., M.P.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Penelitian ini merupakan studi implementasi kebijakan yang bertujuan mengeksplorasi dinamika penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai inovasi kebijakan integrasi layanan kepegawaian secara nasional. Kebijakan ini diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka mewujudkan tata kelola data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi, efisien, dan transparan di seluruh instansi pemerintah. Studi kasus dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY), yang pernah menjadi salah satu pilot project penerapan SIASN, namun masih menghadapi persoalan mendasar berupa disparitas data ASN yang menghambat efektivitas pengelolaan kepegawaian.

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi analisis tematik secara induktif, untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi SIASN. Hasil penelitian menunjukkan adanya karakteristik policy alienation yang dialami pelaksana kebijakan dalam empat dimensi sekaligus, yaitu ketidakberdayaan, ketidakbermaknaan, disorientasi, dan superioritas diri. Alienasi kebijakan ini berdampak terhadap implementasi dan capaian inovasi kebijakan SIASN di BKD DIY.

 

Dari sisi implementasi, proses pelaksanaan SIASN di BKD DIY berjalan secara administratif dan cenderung formalistik, ditandai dengan pelaporan rutin, pemenuhan kewajiban unggah data, serta penggunaan sistem secara teknis. Namun, pelaksanaan ini minim keterlibatan substansial dari pelaksana daerah, terutama dalam pengambilan keputusan strategis maupun dalam penyusunan pedoman operasional kebijakan. Implementasi juga diwarnai oleh resistensi pasif, adaptasi semu (superficial compliance), serta praktik pembengkokan aturan (rule bending) yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan realitas lokal. Selain itu, tumpang tindih regulasi dan keterbatasan interoperabilitas antar sistem, menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

 

Dari sisi capaian, integrasi Satu Data ASN belum optimal karena sistem lokal seperti ASN Memayu masih lebih dipercaya dan dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan kepegawaian. SIASN belum terinternalisasi sebagai alat manajemen strategis, melainkan hanya diposisikan sebagai kewajiban administratif. Meski demikian, terdapat capaian positif berupa peningkatan efisiensi layanan dan transparansi prosedur kepegawaian, seperti digitalisasi proses, percepatan waktu layanan, serta pengurangan penggunaan dokumen fisik. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan merata, terutama di sektor yang bersinggungan dengan kementerian/lembaga lain.

 

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelibatan pelaksana daerah dalam desain dan evaluasi kebijakan, peningkatan kapasitas teknis dan strategis SDM, serta pembentukan budaya organisasi yang kolaboratif dan adaptif agar transformasi digital dalam manajemen ASN dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

This study is a policy implementation research that aims to explore the dynamics of the implementation of the Civil Service Information System (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara / SIASN) as a policy innovation for integrating civil service management services at the national level. The policy was initiated by the National Civil Service Agency (BKN) to establish integrated, efficient, and transparent civil servant data governance across all government institutions in Indonesia. A case study was conducted at the Regional Civil Service Agency (BKD) of the Special Region of Yogyakarta (DIY), which was previously designated as a pilot project for SIASN implementation but continues to face fundamental issues such as data disparities that hinder effective civil service management.

 

This research employs a qualitative approach using inductive thematic analysis to gain an in-depth understanding of the experiences, perceptions, and attitudes of policy implementers toward SIASN implementation. The findings reveal symptoms of policy alienation experienced by implementers in four key dimensions: powerlessness, meaninglessness, disorientation, and self-superiority. This policy alienation has implications for the implementation and outcomes of the SIASN policy innovation at the BKD DIY.

 

In terms of implementation, the SIASN process in BKD DIY is executed in an administrative and formalistic manner, characterized by routine reporting, data upload obligations, and technical system use. However, there is a lack of substantive involvement of local implementers, particularly in strategic decision-making and the formulation of operational guidelines. The implementation is also marked by passive resistance, superficial compliance, and rule bending as local adaptations to centrally formulated policies. Additional challenges include regulatory overlaps and limited system interoperability.

 

In terms of policy outcomes, the integration of a unified civil servant data system (Satu Data ASN) remains suboptimal, as local systems such as ASN Memayu are still more trusted and used as the main reference in strategic decision-making. SIASN has not yet been internalized as a strategic management tool, but rather functions as an administrative obligation. Nonetheless, there are positive outcomes such as improved service efficiency and procedural transparency, particularly in digitalization, faster service delivery, and reduced reliance on physical documents. However, these benefits have not been evenly distributed, especially in sectors requiring inter-agency coordination.

 

This study recommends strengthening the involvement of local implementers in the design and evaluation of SIASN policy, enhancing both the technical and strategic capacity of human resources, and fostering an adaptive and collaborative organizational culture to ensure a more effective, integrated, and sustainable digital transformation in civil service management.

Kata Kunci : Alienasi Kebijakan, Resistensi Kebijakan, SIASN, Satu Data ASN, Transformasi Digital.