Dampak desentralisasi terhadap Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan (BPTPK) Gombong dan Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Salaman

BALUBUN, Mada Sopia, dr. Laksono Trisnantoro, MSc.,PhD

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Sebagai tindak lanjut dari tuntutan Otonomi luas dan perimbangan keuangan yang adil, proporsional dan transparan, pemerintah mengeluarkan satu paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu: (1) Undang-Undang No 22 tahun 1999 dan (2) Undang-Undang No 25 tahun 1999 Dalam sektor kesehatan pelaksanaan desentralisasi mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem kesehatan nasional. Sebagai akibatnya adalah penyerahan 24 dari 29 Bapelkes yang merupakan UPT Pusat menjadi UPT daerah. Salah satu dari UPT yang diserahkan tersebut adalah BPTPK Gombong sedangkan salah satu Bapelkes yang tetap menjadi UPT Pusat adalah Salaman. Desentralisasi juga berpengaruh terhadap manajemen pelatihan yang merupakan salah satu tugas utama Bapelkes. Tujuan: Untuk mengetahui dampak kebijakan desentralisasi terhadap manajemen keuangan dan manajemen pelatihan di n BPTPK Gombong Bapelkes Salaman. Metodologi: Merupakan jenis penelitian deskriptif yaitu studi kasus terhadap manajemen keuangan dan pelatihan di BPTPK Gombong dan Bapelkes Salaman Hasil: Hasil penelitian menunjukkan sumber anggaran di BPTPK Gombong dan Bapelkes Salaman yang berasal dari: rutin,pembangunan, PNBP, HP5, Kanwil Depkes, Dinkes dan swadana serta kalakarya. Pengelolaan sumber keuangan tersebut juga mengalami perubahan setelah desentralisasi. Perubahan manajemen keuangan ini diikuti oleh perubahan manajemen pelatihan. Jenis pelaatihan yang mengalami peningkatan setelah desentralisasi adalah pelatihan fungsional dan pelatihan lain-lain. Sedangkan jumlah peserta pelatihan cenderung mengalami penurunan setelah desentralisasi. Untuk metoda pelatihan setelah desentralisasi terjadi peningkatan frekuensi pelatihan dengan metoda klasikal. Tigkat pemanfaatan Bapelkes yang diukur berdasarkan BOR dan SOR mengalami penurunan setelah desntralisasi. Pemanfaatan Bapelkes ini banyak digunakan untuk kegiatan Diklat. Sedangkan tingkat keterlibatan Bapelkes setelah desentralisasi meningkat pada keterlibatan 3,4 dan 5. Kesimpulan : Desentralisasi berdampak pada manajemen keuangan dan manajemen pelatihan yang dilaksanakan di BPTPK Gombong dan Bapelkes Salaman. Untuk mengembangkan Bapelkes pada masa desentralisasi ini pelu dilakukan langkah-langkah yang tepat seta pemberian wewenang yang luas kepada Bapelkes dalam pengelolaan dana.

Background: Because of the demand of autonomy and financial equality, which ensures fairness, transparency and proportionality, Indonesian government, announce a new regulation packages about district autonomy policy. The new regulations are: (1) Undang-Undang No 22 tahun 1999 and (2) Undang-Undang No 25 tahun 1999. The implementation of decentralization in the health sector brings transformation on health national system. The consequences of this transformation was the delegation of 24 Bapelkes that was owned by Center Government which is called Unit Pelaksana Teknis (UPT ) Pusat to Provincial Government that alter into Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). One of the UPT that have delegated is BPTPK Gombong, the other is Bapelkes Salaman that represent of Bapelkes, which wasn’t delegated to province. Decentralization has also effected on the training management which was part of Bapelkes job priority. Objective: Knowing the impact of decentralization policy in financial and training management at BPTPK Gombong, and Bapelkes Salaman Methods: This research is case study in financial and training activity in BPTPK Gombong, and Bapelkes Salaman Result: This research showed that after decentralization the budgeting supply was from the routine budget, development budget, PNBP, HP5, Kanwil Depkes, Dinkes and Swadana. After decentralization the financial controlling system have also modified. This financial modification has been followed by the modification of training management. After decentralization the variation of training became increased. After decentralization the training that was increased are functional and micelles training. Furthermore, total of training participation was decreased after decentralization. The utilization classical training method has increased after decentralization. From the utilization of Bapelkes facilities that was indicated by BOR and SOR have decrease after decentralization. On the other hand Bapelkes involving level increase after decentralization. Conclusion: Decentralization was impact on financial and training management that was carries at BPPK Gombong and Bapelkes Salaman. out and service function of Provincial Health Laboratory. Many special acion and activitiy must be carried out for the development of Bapelkes.

Kata Kunci : Layanan Kesehatan,Desentralisasi,BPTPK dan BAPELKES