Analisis Pengaruh Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Praktik Perbankan

RAISHA YUSTIKA, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Permasalahan utama dalam keterkaitan antara sektor perbankan dengan perpajakan di Indonesia adalah adanya pertentangan antara kewajiban perbankan dalam menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan kewajiban hukum untuk memberikan akses informasi keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rahasia perbankan yang selama ini dilindungi undang-undang seringkali menjadi hambatan bagi DJP dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, terutama terkait transaksi lintas negara yang rentan terhadap penghindaran pajak. Sebagai respons terhadap masalah ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (UU Akses Informasi Keuangan) sebagai dasar penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi UU Akses Informasi Keuangan terhadap praktik perbankan, khususnya terkait perubahan prinsip kerahasiaan bank, serta mengalanisis dampak penggunaan AEoI dalam mendukung pemungutan pajak oleh DJP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan menyebabkan perbankan melakukan penyesuaian terhadap prinsip rahasia bank demi kepentingan perpajakan. Penyesuaian tersebut berpengaruh negatif terhadap praktik kerja bank dikarenakan terdapat pemangkasan proses sehingga mempermudah proses pembukaan informasi nasabah. Di sisi lain, penggunaan AEoI terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan pajak melalui perluasan akses DJP terhadap informasi rekening wajib pajak.

The main problem in the relation between the banking sector and taxation in Indonesia is the conflict between the obligation of banks to maintain the confidentiality of customer information and the legal obligation to provide access to financial information to the Directorate General of Taxes (DGT). Banking secrecy, which has been protected by law, often becomes an obstacle for the DGT in conducting supervision of taxpayers, especially related to cross-border transactions that are vulnerable to tax evasion. In response to this problem, the Indonesian government issued Law No. 9/2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes (Access to Financial Information Law) as the basis for implementing Automatic Exchange of Information (AEoI).

This research aims to analyze the effect of the implementation of the Financial Information Access Law on banking practices, particularly related to changes in bank secrecy principles, as well as to analyze the impact of the use of AEoI in supporting tax collection by the DGT. This research is a normative legal research using secondary data and supporting data in the form of interview results which are analyzed qualitatively.

The results showed that the implementation of the Financial Information Access Law caused banks to make adjustments to the principle of bank secrecy for tax purposes. These adjustments have a negative effect on bank work practices because there are process cuts that make it easier to open customer information. On the other hand, the use of AEoI is proven to increase the effectiveness of tax supervision through the expansion of DGT's access to taxpayer account information.

Kata Kunci : Automatic Exchange of Information, Rahasia Perbankan, Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Banking Secrecy, Access to Financial Information for Tax Purposes