ANALISIS PENERAPAN ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BELUM DIEKSEKUSI PADA SAAT BERLAKUNYA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU

Muhamad Rajendra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

   Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pasal 100 KUHP baru dapat berlaku terhadap terpidana mati yang belum dieksekusi berdasarkan asas lex favor reo. Selain itu, penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan asas lex favor reo terhadap terpidana mati yang belum dieksekusi pada saat berlakunya KUHP baru.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini disusun dengan bersumber utama pada data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penulis juga mengambil data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber untuk melengkapi dan menunjang data sekunder tersebut. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pertama, Pasal 100 KUHP baru tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana mati yang belum dieksekusi pada saat berlakunya KUHP baru. Namun, terpidana mati yang belum dieksekusi pada saat berlakunya KUHP baru masih dapat memperoleh komutasi melalui Pasal 101 KUHP baru yang membuka kemungkinan bagi terpidana mati yang tidak dijatuhi pidana mati bersyarat untuk memperoleh komutasi. Kedua, Pasal 101 KUHP baru memuat frasa “dapat diubah” yang menunjukkan bahwa pemberian komutasi pidana mati ini bersifat fakultatif sehingga Presiden memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolaknya berdasarkan pertimbangan tertentu. Pasal ini juga menegaskan bahwa komutasi pidana mati diberikan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan permohonan komutasi pidana mati dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah.

This legal research aims to determine whether Article 100 of the new Criminal Code (KUHP) can be applied to death row inmates who have not yet been executed, based on the principle of lex favor reo. In addition, this research also aims to examine the mechanism for applying the principle of lex favor reo to death row inmates who have not been executed at the time the new Criminal Code enters into force.

This research is a normative legal study with a descriptive approach. The primary sources of this research are secondary data, which include primary and secondary legal materials. The author also collected primary data in the form of interviews with informants to complement and support the secondary data. The research findings were analyzed using a qualitative method and presented descriptively.

Based on the research results, there are two conclusions that address the formulated problems. First, Article 100 of the new Criminal Code cannot be applied to death row inmates who have not been executed when the new Criminal Code comes into effect. However, those inmates may still obtain commutation through Article 101 of the new Criminal Code, which provides an opportunity for death row inmates who were not sentenced to conditional death penalties to seek commutation. Second, Article 101 of the new Criminal Code contains the phrase "may be changed," indicating that the granting of death penalty commutation is discretionary. Therefore, the President has the authority to approve or deny the commutation based on certain considerations. This article also affirms that the commutation of the death penalty is granted through a Presidential Decree. Consequently, further regulation is needed regarding the procedure for submitting death penalty commutation requests in the Draft Government Regulation on the Procedures for the Commutation of Life and Death Sentences, which is currently being prepared by the government.

Kata Kunci : Asas Lex Favor Reo, Terpidana Mati, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, Komutasi Pidana Mati