Laporkan Masalah

Dampak Arus Kas Bebas dalam Memperkuat Pengaruh Konflik Agensi terhadap Kebijakan Dividen dan Struktur Modal pada Perusahaan Keluarga dan Nonkeluarga di Indonesia

Hasana Dina Wahidah, Choirunnisa Arifa, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.,

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah arus kas bebas mampu memperkuat dampak konflik agensi terhadap kebijakan dividen dan struktur modal perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan struktur perusahaan keluarga dan nonkeluarga di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan keluarga memitigasi konflik agensi melalui mekanisme kebijakan dividen dan struktur modal, sedangkan perusahaan nonkeluarga memitigasi konflik agensi melalui kebijakan dividen hanya ketika dipicu oleh ketersediaan arus kas bebas. Penelitian ini memiliki batasan dan implikasi, yaitu struktur kepemilikan keluarga dan nonkeluarga sulit diidentifikasi. Pihak pemerintah atau swasta seharusnya mengakomodasi basis data yang telah menggolongkan struktur kepemilikan perusahaan. Pemerintah juga perlu mewajibkan prosentase pembagian dividen seperti yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, yaitu 40% dividen harus dibagikan kepada investor oleh perusahaan negara. Implikasi untuk investor yaitu investor perlu waspada dan mengambil tindakan preventif ketika perusahaan memiliki arus kas berlebih, terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga.

This study aims to examine whether free cash flow is able to strengthen the impact of agency conflict on dividend policy and capital structure of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange with family and non-family company structures in Indonesia. The results showed that family companies mitigated agency conflict through dividend policy and capital structure mechanisms. In contrast, non-family companies mitigated agency conflict through dividend policy only when triggered by the availability of free cash flow. This research has several limitations, including that the ownership structure of family and non-family companies was difficult to identify. The government or private sector should accommodate a database that classified the company's ownership structure. The government also needs to require a dividend distribution percentage like the Russian government, namely 40% of dividends must be distributed to investors by state-owned companies. Implications for investors include being vigilant and taking preventive actions when the company has excess cash flow, especially in companies with a family ownership structure.

Kata Kunci : Konflik Agensi, Arus Kas Bebas, Kebijakan Dividen, Kebijakan Struktur Modal

  1. S2-2025-501971-abstract.pdf  
  2. S2-2025-501971-bibliography.pdf  
  3. S2-2025-501971-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2025-501971-title.pdf