Dinamika Power, Otoritas, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta: Studi Kasus Pasca Penutupan TPA Piyungan

Nayla Dhiyaa Izzati, Dr. Subando Agus Margono, M.Si.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini membahas dinamika power, otoritas, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pasca penutupan TPA Regional Piyungan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika relasi kekuasaan, otoritas, dan kapasitas kelembagaan antara Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta mempengaruhi kebijakan pengelolaan sampah serta mendorong penggunaan diskresi oleh Pemkot Yogyakarta.  Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemkot Yogyakarta secara normatif memiliki otoritas dalam pengelolaan sampah, kekuasaan substantif tetap dikendalikan oleh Pemda DIY melalui kontrol regulasi, alokasi sumber daya, dan pengaruh terhadap agenda kebijakan. Ketimpangan relasi yang terjadi berdampak pada lemahnya posisi kelembagaan Pemkot dalam menjalankan kebijakan secara mandiri, terutama di tengah keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor. Dalam kondisi tersebut, Pemkot Yogyakarta mengadopsi diskresi sebagai strategi responsif untuk mengatasi kekosongan regulatif dan keterbatasan kelembagaan. Diskresi digunakan dalam berbagai bentuk keputusan operasional yang tidak sepenuhnya diatur oleh provinsi, sebagai bentuk adaptasi terhadap krisis kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika kekuasaan dan otoritas yang timpang, ketika tidak ditopang kapasitas kelembagaan yang memadai, mendorong lahirnya diskresi sebagai instrumen adaptif birokrasi. Namun demikian, efektivitas diskresi tetap terbatas tanpa adanya sinergi kelembagaan dan perencanaan desentralisasi yang matang. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan koordinasi antarpemerintah menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

This study explores the dynamics of power, authority, and institutional capacity in waste management in Yogyakarta City following the closure of the Piyungan Regional Landfill. The main focus of the research is to analyze how the power relations, authority, and institutional capacity between the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) and the Yogyakarta City Government influence waste management policies and prompt the City Government to exercise discretion. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, documentation, and field observations. The findings reveal that while the Yogyakarta City Government normatively holds the authority over waste management, substantive power remains with the DIY Provincial Government through its regulatory control, resource allocation, and influence over policy agendas. This imbalance in relations weakens the institutional position of the City Government in independently implementing policies, especially amid infrastructure limitations, human resource constraints, and cross-sectoral coordination challenges. Under such conditions, the Yogyakarta City Government resorts to discretionary actions as a responsive strategy to address regulatory vacuums and institutional shortcomings. Discretion is applied in various operational decisions that are not fully regulated by the province, serving as an adaptive measure during a policy crisis. The study concludes that unequal dynamics of power and authority, when not supported by adequate institutional capacity, foster the emergence of discretion as an adaptive bureaucratic instrument. However, the effectiveness of such discretion remains limited without strong intergovernmental synergy and well-planned decentralization efforts. Therefore, institutional strengthening and improved intergovernmental coordination are critical prerequisites for achieving effective and sustainable local waste management governance.

Kata Kunci : pengelolaan sampah, power, otoritas, kelembagaan, diskresi, Yogyakarta, TPA Piyungan