Strategi Kolaborasi Pengelolaan Hutan di Cagar Alam Pulau Batanta Barat Kebupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya
Semberd J. Mambraku, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. ; Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut., M.Sc.
2025 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan
Cagar Alam Pulau Batanta Barat merupakan kawasan konservasi yang di kelola oleh Balai Besar KSDA Papua Barat berupa blok perlindungan, untuk jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan dan blok rehabilitasi untuk pemulihan komunitas hayati serta ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Cagar Alam Pulau Batanta Barat berdekatan dengan Kampung Wailebet yang menyebabkan sebagian kawasan, hampir seluruh areal yang dibuka ditanami jenis-jenis seperti Pisang, Cabai, Terong, Ketela Pohon dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah hutan pangkuan masyarakat mitra polhut, menjelaskan persepsi pengetahuan oleh pemerintah, dan merumuskan strategi kolaborasi tata kelola hutan di kawasan CA Pulau Batanta Barat.
Tipe penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus
pada masyarakat mitra polisi kehutanan (MMP) dan pemerintah (BBKSDA Papua
Barat) di CA Pulau Batanta Barat Kabupaten Raja Ampat. Data yang dikumpulkan
melalui wawancara mendalam untuk menggali persepsi pengetahuan masyarakat dan
persepsi pengetahuan pemerintah tentang tata kelola hutan CA Pulau Batanta
Barat dan analisi SWOT untuk menentukan strategi kolaborasi pengelolaan hutan
di Cagar Alam Pulau Batanta Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan cagar alam
tidak terlepas dari aktivitas masyarakat sekitar. MMP sadar dan memahami tentang
tata kelola hutan yang berkaitan dengan perencanaan hutan, pengorganisasian,
pengawasan perlindungan dan pemanfaatan. Pemerintah memiliki peran
yang sangat penting dalam pengelolaan CA Pulau Batanta Barat, baik dalam
perencanaan maupun pelaksanaan konservasi. Untuk itu, strategi yang
direkomendasikan meliputi: (1)Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk
mengembangkan pengelolaan ekowisata secara partisipatif, (2)Mengembangkan
pendidikan dan latihan kepada anggota MMP, (3)Memperkuat organisasi MMP guna
mendukung upaya perlindungan hutan, penegakan hukum konservasi dan (4)Memperkuat
peran stakeholder bersama MMP untuk mengatasi masalah pembalakan liar,
kerusakan lingkungan dan penguatan kemandirian MMP.
West Batanta Island Nature Reserve is a conservation
area managed by the West Papua KSDA Center in the form of protection blocks,
for plant species, animals and ecosystems as well as life support systems and
rehabilitation blocks for the restoration of biological communities and
ecosystems that have been damaged. West Batanta Island Nature Reserve is
adjacent to Wailebet Village which causes part of the area, almost all of the
cleared area is planted with species such as Bananas, Chili, Eggplant, Cassava
Trees and others. This study aims to explain the perception of community
knowledge about the implementation of forest management in the community
forestry area of polhut partners, explain the perception of knowledge by the
government, and formulate a collaborative strategy for forest governance in the
West Batanta Island CA area.
The type of research is a qualitative method with a
case study approach to community forestry police partners (MMP) and the
government (BBKSDA West Papua) in West Batanta Island CA, Raja Ampat Regency.
Data were collected through in-depth interviews to explore community knowledge
perceptions and government knowledge perceptions of forest governance in West
Batanta Island CA and SWOT analysis to determine collaborative forest
management strategies in the West Batanta Island nature reserve.
The results showed that the management of nature
reserves is inseparable from the activities of surrounding communities. MMP are
aware and understand about forest governance related to forest planning,
organizing, monitoring protection and utilization. The government has a very
important role in the management of West Batanta Island CA, both in planning
and implementing conservation. Therefore, recommended strategies include:
(1)Encouraging increased community awareness to develop participatory ecotourism
management, (2)Developing education and training for MMP members,
(3)Strengthening the MMP organization to support forest protection efforts,
conservation law enforcement and (4)Strengthening the role of stakeholders
together with MMP to address the problem of illegal logging, environmental
damage and strengthening the independence of MMP.
Kata Kunci : Kolaborasi Pengelolaan Hutan, Cagar Alam, persepsi, SWOT
