TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Elmando Diputra, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

TINJAUAN TERKAIT NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN KEPESERTAAN PELAKU USAHA UNTUK JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Oleh: Elmando Diputra* dan Ari Hernawan**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk dua hal: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis keberlakuan NIB sebagai syarat pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan; Kedua, mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas keberlakuan NIB sebagai syarat pendaftaran kepesertaan pelaku usaha untuk jaminan sosial kesehatan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara narasumber dan data sekunder melalui studi dokumen. Keterangan dari narasumber, peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua hal: Pertama, keberlakuan NIB sebagai syarat pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk Jaminan Sosial Kesehatan bukan menggantikan perizinan jaminan sosial, namun merupakan salah satu syarat pendaftaran Pelaku Usaha untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan; Kedua, akibat Hukum atas Keberlakuan NIB sebagai Syarat Pendaftaran Kepesertaan Pelaku Usaha untuk Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu Pelaku Usaha wajib memiliki NIB sebagai salah satu syarat pendaftaran jaminan sosial kesehatan, Pelaku Usaha tidak dapat mendaftarkan jaminan sosial kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun karyawannya tanpa memiliki NIB, Pemberi kerja diwajibkan untuk membayar biaya kesehatan pegawai mereka sesuai dengan manfaat yang ditawarkan melalui BPJS Kesehatan, dan Pemberi kerja akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan public tertentu dalam hal Pelaku Usaha tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kata Kunci: nomor induk berusaha (NIB) dan pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan.

*   Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail].

** Guru Besar Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail]. 

REVIEW OF THE BUSINESS ENTERPRISE NUMBER (NIB) AS A REQUIREMENT FOR BUSINESS ACTORS' PARTICIPATION REGISTRATION FOR SOCIAL HEALTH SECURITY

By: Elmando Diputra* and Ari Hernawan**

ABSTRACT

This research aims for two things: First, to find out and analyze the validity of NIB as a registration of business actors' participation in social health security; Second, to find out and analyze the legal consequences of the validity of NIB as a registration of business actors' participation in social health security.

This research was conducted by collecting primary data through interviews with informants and secondary data through document studies. Information from informants, regulations, books, and scientific works relevant to this research was analyzed qualitatively and presented descriptively to answer the problem statement.

In this study, two things can be concluded: First, the validity of NIB as a registration of Business Actors' membership for Social Health Security does not replace social security permits, but is one of the requirements for Business Actors' registration to obtain social health security; Second, the legal consequences of the Validity of NIB as a Registration of Business Actors' Membership for Social Health Security, namely Business Actors are required to have NIB as one of the requirements for registering for social health security, Business Actors cannot register for social health security for themselves or their employees without having NIB, Employers are required to pay for their employees' health costs in accordance with the benefits offered through BPJS Kesehatan, and Employers will be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, fines, and/or not receiving certain public services if Business Actors do not register themselves and their employees as participants with BPJS according to the level of their violation.

Keyword: Business Identification Number (NIB) and registration of social health security participants.

*   Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail].

** Guru Besar Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: [e-mail]. 

Kata Kunci : Business Identification Number (NIB), and registration of social health security participants.