TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN PENEMPATAN INVESTASI TELKOMSEL DI GOTO (Pra-IPO) DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA

Nidia Mulyasari, Prof. M. Hawin, S.H., LLM., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan pada penempatan investasi Telkomsel di GOTO (Pra-IPO) dan menganalisa bagaimana market power GOTO pasca investasi Telkomsel dalam hukum persaingan usaha.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Cara memperoleh data primer melalui wawancara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mengumpulkan dokumen yang relevan seperti propektus, annual report dan dokumen resmi lainnya untuk mendukung analisis. Analisis data menggunakan metode kualitatif, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi.
Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, analisis terhadap kronologi investasi, struktur jabatan, dan ketentuan hukum menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan benturan kepentingan dalam investasi Telkomsel di GOTO pra-IPO. Jabatan ganda Setyanto Hantoro sebagai Direktur Utama Telkomsel dan Komisaris di AKAB, serta keputusan konversi obligasi tanpa persetujuan RUPS independen, mengarah pada pelanggaran prinsip fiduciary duty dan ketentuan POJK 42/2020. Ketidakterbukaan informasi dalam prospektus GOTO turut memperkuat dugaan pelanggaran prinsip disclosure. Kedua, Investasi Telkomsel ke GOTO telah memperkuat posisi pasar GOTO melalui integrasi vertikal antara layanan telekomunikasi dan digital. Kolaborasi ini menciptakan posisi dominan melalui penguasaan pangsa pasar, kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjulan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaanbarang atau jasa tertentu. Dimana struktur ini berpotensi menciptakan hambatan masuk bagi pesaing dan risiko pelanggaran Pasal 17 dan 25 UU No. 5 Tahun 1999.

The purpose of this study aims to examine whether there was an abuse of authority and conflict of interest in Telkomsel’s pre-IPO investment in GOTO, and to analyze how GOTO’s market power has evolved post-investment from the perspective of competition law.
This research is a normative-empirical legal study. Primary data was obtained from interviews with the Indonesia Competition Commission (KPPU), while secondary data was collected through literature review by examining and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as gathering relevant documents such as prospectuses, annual reports, and other official records to support the analysis. The data analysis was conducted using a qualitative method, presented in a descriptive-analytical manner, and conclusions were drawn inductively.
The conclusions of this research are: First, an analysis of the investment chronology, corporate structure, and applicable legal provisions indicates strong evidence of abuse of authority and conflict of interest in Telkomsel’s pre-IPO investment in GOTO. The dual position held by Setyanto Hantoro as President Director of Telkomsel and Commissioner of AKAB, along with the decision to convert bonds without approval from an independent General Meeting of Shareholders (GMS), suggests a breach of fiduciary duty and a violation of POJK 42/2020. The omission of information regarding this dual role in GOTO’s prospectus further reinforces the suspicion of a violation of disclosure principles. Second, Telkomsel’s investment in GOTO has strengthened GOTO’s market position through vertical integration between telecommunications and digital services. This collaboration has created a dominant position through market share control, financial capability, privileged access to supply or distribution channels, and the ability to adjust the supply or demand of certain goods or services. Such a structure has the potential to create entry barriers for competitors and poses a risk of violating Articles 17 and 25 of Law No. 5 of 1999.

Kata Kunci : Tranksasi Afiliasi, Benturan Kepentingan, Penempatan Investasi, Persaingan Usaha