REFORMULASI PENGATURAN HAK TAHANAN BEBAS DARI PENYIKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Fahrurrozi, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, urgensi reformulasi hak tahanan bebas dari penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prospek reformulasi hak tahanan bebas dari penyiksaan dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan norma, asas dan doktrin hukum sebagai salah satu jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan berbagai pendekatan diantaranya perundang-undangan, perbandingan dan historis. Penelitian juga bersifat deskriptif analitis yang berbentuk evaluatif untuk memberikan penjelasan terhadap hak tahanan bebas dari penyiksaan dengan mengevalusi peraturan yang ada.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, reformulasi hak tahanan bebas dari penyiksaan harus dilakukan karena secara filosofis hak tahanan bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi manusia dan pelanggaran terhadapnya dikecam oleh masyarakat Internasional. Penyiksaan khususnya terhadap tahanan menurut ahli dinyatakan sebagai pelanggaran hak sebab merendahkan harkat dan martabat manusia sebagaimana pandangan John Locke tentang hak kodrati dan pandangan humanisme. Lebih lanjut, secara sosiologis penyiksaan banyak terjadi dan terus bertambah tanpa henti sebagaimana laporan KontraS dan lembaga lainnya. Sedangkan secara yuridis pengaturan penyiksaan khususnya terhadap tahanan belum diatur secara tegas dan bersifat deklaratif sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian reformulasi pengaturan menjadi urgen guna melindungi hak tahanan. Kedua, model formulasi pengaturan hak tahanan bebas dari penyiksaan yang tidak memiliki dasar hukum dan mekanisme penyelesaian yang jelas pada saat ini, sehingg dapat diformulasikan dengan memperluas kewenangan praperadilan ataupun membentuk mekanisme penyelesaian tersendiri yang dapat diatur melalui Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksananya.

The study aims to examine two main issues. First, the urgency reformulation of the right of detainees free from torture in the criminal justice system Second, reformulation prospects of the right of detainees free from torture in the criminal justice system.

The research was conducted with normative legal research methods to find the truth based on norms, principles and legal doctrine as one type of normative legal research and using various approaches including legislation, comparison and history. The research is also descriptive analytical in the form of evaluative to provide an explanation of the right of detainees to be free from torture by evaluating existing regulations.

This research has two conclusions. First, reformulation of the right of detainees free from torture should be done because philosophically the right of detainees free from torture is a human right and violations against it are condemned by the international community. Torture, especially against detainees, is declared as a violation of rights because it degrades dignity as John Locke's view of natural rights and the view of humanism. Furthermore, sociologically, the torture has occurred and continues to grow endlessly as reported by KontraS and other organizations. Meanwhile, legally, the regulation of torture, especially against prisoners, has not been clearly and declaratively regulated, so it has no legal consequences. Therefore, reformulating the regulations is urgent in order to protect the rights of detainees. Second, the current model of regulations on the right of detainees to be free from torture lacks a legal basis and clear resolution mechanisms, so it can be reformulated by expanding the authority of pretrial proceedings or establishing a separate resolution mechanism that can be regulated through the Correctional Law and its implementing regulations.

Kata Kunci : Hak Tahanan, Penyiksaan, Sistem Peradilan Pidana