PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERATURAN PERUSAHAAN (PP) (STUDI KASUS PADA PT. X DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN)

Linda Utari, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, pertama adalah mengetahui dan menganalisis dampak tidak memiliki Peraturan Perusahaan terhadap hak-hak pekerja yang di PHK. Tujuan kedua adalah mengetahui dan menganalisis mengenai pelindungan hukum bagi pekerja di PT X yang tidak memiliki Peraturan Perusahaan dalam hal pemutusan hubungan kerja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara studi kelapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara kepada subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, dampak dari kasus PHK yaitu PT. X di Yogyakarta tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sehingga tidak terpenuhi hak-hak pekerja yang di PHK dan tidak ada pedoman yang jelas mengenai proses PHK dan tata tertib. PT. X juga menangani kesulitan dalam manajemen perusahaan karena seringnya konflik antara pekerja dan pengusaha serta kurangnya panduan terkait pelanggaran. Kedua, PT. X tidak memberikan pelindungan hukum kepada pekerjanya karena tidak memiliki PP, melanggar undang-undang yang berlaku, Pelindungan hukum terdapat pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak setiap pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, yang menjadi dasar pelindungan hukum bagi pekerja.

This study has 2 (two) objectives, the first is to find out and analyze the impact of not having Company Regulations on the rights of workers who are laid off. The second objective is to find out and analyze the legal protection for workers at PT X who do not have Company Regulations in terms of termination of employment.

The type of research used is descriptive empirical normative research. Normative research is conducted by library research to obtain secondary data on various primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with tools in the form of document studies. Empirical legal research is conducted by means of field studies to obtain primary data by means of interviews with research subjects with tools in the form of interview guidelines. The results of this study were analyzed qualitatively.

The results of the study concluded. First, the impact of the PHK case is that PT. X in Yogyakarta does not have a Company Regulation (PP) so that the rights of workers who are laid off are not fulfilled and there are no clear guidelines regarding the PHK process and rules. PT. X also deals with difficulties in company management due to frequent conflicts between workers and employers and the lack of guidelines regarding violations. Second, PT. X does not provide legal protection to its workers because it does not have a PP, violating applicable laws, Legal protection is contained in Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution which emphasizes the right of every worker to receive fair and proper treatment in employment relations, which is the basis for legal protection for workers.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja, Peraturan Perusahaan, Pendaftaran