Analisis Kepastian Hukum dan Efisiensi Perpajakan atas Kewajiban Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Tanaya Yuwono, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Volume transaksi yang sangat besar dalam industri hulu migas menjadi potensi penerimaan bagi negara. Namun industri hulu migas memiliki kompleksitas bisnis, kontrak dan perusahaan. Pemerintah kemudian melakukan penunjukan khusus bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk memudahkan pemungutan dan pembayaran PPN.

Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan memfokuskan studi terhadap hukum positif melalui pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Metodologi analisis kualitatif dilakukan terhadap ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan konsep teori kepastian hukum dan efisiensi perpajakan.

Praktik pelaksanaan pemungutan PPN ternyata tidak sederhana karena penentuan objek PPN berkaitan dengan kebijakan pemberian fasilitas PPN di sektor hulu migas. Disamping itu, kesepakatan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan KKKS hulu migas menentukan bagaimana ketentuan perpajakan dilaksanakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum telah terpenuhi baik secara substansi, struktur dan budaya. Namun, implementasi dari kebijakan penunjukan KKKS hulu migas sebagai pemungut PPN masih perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan distorsi berlebih bagi kegiatan bisnis utama, sehingga cukup memenuhi aspek efisiensi perpajakannya.

Value Added Tax (VAT) is a tax levied on the transactions involving taxable goods and/or taxable services. The high transaction volume in the upstream oil and gas industry provides a potential source of government revenues. However, the upstream oil and gas industry has business, contract, and corporate structure complexities. The government then formed a specific policy for upstream oil and gas Cooperation Contract Contractors (KKKS) to facilitate the collection and payment of VAT.

This normative legal research is conducted by focusing the study on positive law through a statute approach. Secondary data was collected through library research and documentation study. The qualitative analysis methodology is applied to the applicable legal provisions with the concept of the theory of legal certainty and tax efficiency.

The implementation of this policy turns out to be not simple because the determination of VAT objects is linked to the policy of providing VAT facilities in the upstream oil and gas sector. Furthermore, the agreement in the cooperation contract between the government and the upstream oil and gas contractors determines how the tax provisions are implemented.

The analysis results show that the elements of legal certainty have been met in terms of substance, structure, and culture. However, the implementation of this policy itself still needs to be refined so that it does not cause severe distortion to the main business activities, thereby sufficiently meeting the aspect of tax efficiency.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, hulu migas, efisiensi perpajakan