Pelindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Yang Diberhentikan Tanpa Pemberitahuan Dan Kesempatan Membela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/PDT.G/2012/PN-BTM Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 75/PDT/2014/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2655/K/PDT/2015)

Nathasha Chatherine, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat akta yang memuat pemberhentian Direksi PT Europe Technology Service Center yang tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian yang diatur dalam UUPT serta pelindungan hukum bagi direksi yang tidak diberikan kesempatan untuk membela diri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan alat dan teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil data diuraikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum keputusan RUPS pemberhentian direksi yang tidak sesuai dengan prosedur UUPT dalam Putusan Pengadilan Negeri No 47/Pdt.G/2012/PN-BTM Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 75/Pdt/2014/PTR Jo Putusan Mahkamah Agung No 2655/K/PDT/2015 adalah sahnya keputusan RUPS yang memuat pemberhentian Penggugat sebagai Direksi sehingga hilangnya kedudukan Penggugat sebagai Direksi PT Europe Technology Service Center. Pelindungan hukum yang dapat ditempuh Penggugat sebagai Direksi yang diberhentikan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri adalah dengan mengajukan gugatan atas keputusan RUPS kepada hakim pengadilan negeri untuk membatalkan keputusan RUPS yang dimaksud.

This research aims to analyze the consequences of an act that contains the dismissal of the Director of PT Europe Technology Service Center, which does not comply with the dismissal procedures stipulated in the Company Law (UUPT), as well as the legal protection for directors who are not given the opportunity to defend themselves. 

The research method used is normative juridical, with data collection tools and techniques through literature studies and interviews. The collected data is then analyzed qualitatively, and the results are described using a descriptive method.

The legal consequences of the General Meeting of Shareholders (GMS) decision to dismiss a director that does not comply with the procedures stipulated in the Company Law (UUPT), as stated in District Court Decision No. 47/Pdt.G/2012/PN-BTM Jo High Court Decision No. 75/Pdt/2014/PTR Jo Supreme Court Decision No. 2655/K/PDT/2015, are the validity of the GMS decision that includes the dismissal of the Plaintiff as Director. This results in the Plaintiff losing their position as Director of PT Europe Technology Service Center. The legal protection available to a director dismissed without being given an opportunity to defend themselves is to file a lawsuit against the GMS decision in the district court, seeking annulment of the said GMS decision.

Kata Kunci : pelindungan hukum, pemberhentian direksi, rapat umum pemegang saham, legal protection, director dismissal, general meeting of shareholders