KETERLIBATAN NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DAN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Monica Saraswatie Devi, Dr. Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji proses penyidikan yang dilakukan oleh institusi kepolisian terhadap notaris sebagai saksi dan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang melibatkan notaris di Provinsi Kalimantan Timur serta untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris sebagai saksi dan tersangka pada tahap penyidikan tindak pidana di Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan data berasal dari pendapat dari narasumber melalui mekanisme wawancara. Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan dengan penguraian deskriptif, serta disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi penelitian secara komprehensif. Hasil penulisan tesis ini menunjukkan dua hasil: Pertama, bahwa pada umumnya notaris memiliki jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga pada saat akan melakukan proses penyidikan harus dapat menentukan kasusnya terlebih dahulu. Haruslah jelas kedudukan saksi, apakah yang bersangkutan sebagai Notaris atau PPAT. Selanjutnya berdasarkan Pasal 66 UU JN, Pihak Penyidik Membuat Permohonan Ke MKN. MKN menjawab Permohonan Penyidik dengan cara mengabulkan permohonan atau menolak permohonan. Apabila Dalam waktu 30 hari apabila MKN tidak memberikan jawaban maka MKN dianggap menerima permohonan penyidik. Setelah proses pemeriksaan dan terdapat dugaan bahwa notaris tersebut melakukan tindak pidana maka notaris dapat ditetapkan menjadi tersangka. Kedua, Selain itu terdapat perbedaan antara peran notaris sebagai saksi dan tersangka. Pada saat notaris sebagai saksi maka notaris menerangkan apa yang ia dengar sendiri, yang dia alami sendiri dan ia lihat sendiri. Ketika para pihak memohonkan pencatatan akta. Notaris juga menjelaskan apa yang ia lihat sendiri selama proses para pihak mencatatkan akta. Sedangkan notaris sebagai tersangka adalah memberikan keterangan bahwa pada saat para pihak memohonkan pencatatan akta sudah terdapat perbuatan yang menyebabkan indikasi pemalsuan, pembuatan surat palsu, atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

THE INVOLVEMENT OF NOTARIES IN THEIR POSITION AS WITNESSES AND SUSPECTS IN THE CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS IN EAST KALIMANTAN PROVINCE By: Monica Saraswatie Devi1 3 and Sigid Riyanto24 ABSTRACT The writing of this thesis aims to identify and examine the investigation process carried out by police institutions against notaries as witnesses and as suspects in criminal acts involving notaries in East Kalimantan Province and to find out and analyze the role of notaries as witnesses and suspects at the stage of criminal investigation in the East Kalimantan Provincial Police. The research in this thesis is included in the type of normative-empirical legal research supported by opinions from sources through an interview mechanism. The analysis of this research is carried out qualitatively and with descriptive description, and arranged systematically so as to facilitate the readers in understanding the substance of this research comprehensively. The results of this thesis indicate that the status of a notary leads to differences in the stages of criminal investigation involving them. This variation arises due to the official position held by the notary, which requires the police to first verify the notary’s status at the time the alleged criminal act occurred. The next step taken by investigators is to coordinate with the Notary Honorary Council (Majelis Kehormatan Notaris/MKN) to obtain permission for the seizure of documents or the restriction of the notary’s liberty when designated as a suspect. With regard to the role of notaries in the criminal investigation process, this thesis finds that notaries play a highly strategic role, namely in clarifying the case and identifying suspects. Based on court decisions and interviews, it is evident that the notary’s official status—whether acting also as a Land Deed Official (Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) or not—affects the investigators’ course of action and the necessity of coordination with the MKN. A notary must ensure that there is formal notification from the MKN before fulfilling their legal obligations as a witness, in order to safeguard their rights. When acting as a suspect, the notary is obliged to provide truthful statements regarding their professional conduct. In this context, the role of the Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia/INI) is essential in guiding and assisting notaries to remain cooperative, thereby supporting investigators in uncovering the truth and clarifying the case in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP)

Kata Kunci : Penyidikan, Notaris, Tersangka, Saksi, KUHAP