TINJAUAN PELINDUNGAN BAGI PEKERJA TERHADAP PERUBAHAN ALASAN MENDESAK PASCA PASAL 52 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Muhammad Reza Hasbi, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini menggunakan judul Tinjauan Pelindungan Bagi Pekerja Terhadap Perubahan Alasan Mendesak Pasca Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme PHK pasca berlakunya PP No. 35/2021 dengan UUK dan menganalisis upaya relevan dalam menghindari penyimpangan norma hukum. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat deskriptif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, data yang didapat merupakan data sekunder untuk mempelajari bahan hukum primer dengan cara pengumpulan data studi pustaka. Sebagai penunjang data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada dua narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan pelanggaran bersifat mendesak PP No. 35/2021 tidak memberikan pelindungan kepada pekerja karena tidak ada kejelasan tujuan dalam Konsideran PP No. 35/2021, UU No. 11/2020 sebagai landasan hukum PP No. 35/2021 dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pelindungan hukum tidak sekedar mengejar kepastian hukum tapi menekankan substansi hukum itu sendiri. Perubahan alasan mendesak tidak memberikan keadilan kepada pihak pekerja karena dengan diundangkannya PP No. 35/2021 memperlihatkan kehadiran negara terkesan tidak dirasakan bagi pekerja, sebab ketentuan PHK Pasal 52 ayat (2) PP No. 35/2021 memangkas proses PHK yang diatur oleh UU No. 2/2004.

This study uses the title Review of Workers' Protection Against Changes in Urgent Reasons After Article 52 paragraph (2) of Government Regulation Number 35 of 2021 Concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. This study aims to analyze the mechanism of layoffs after the enactment of PP No. 35/2021 with the Employment Law and analyze relevant efforts in avoiding deviations from legal norms. The type of research used is normative research with a statutory regulatory approach, this research is descriptive, the legal materials used in this research are primary legal materials, the data obtained are secondary data to study primary legal materials by collecting literature study data. As a support for secondary data in this study, the author conducted interviews with two informants. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that normatively the regulation of urgent violations GR No. 35/2021 does not provide protection to workers because there is no clear purpose in the Consideration of GR No. 35/2021, Law No. 11/2020 as the legal basis for GR No. 35/2021 was declared formally flawed and conditionally unconstitutional by the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Legal protection does not merely pursue legal certainty but emphasizes the substance of the law itself. Changing the urgent reasons does not seem to be felt by workers, because the provisions of employment termination under Article 52 paragraph (2) of GR No. 35/2021 streamline the employment termination process regulated by Law No. 2/2004.

Kata Kunci : Pelanggaran bersifat mendesak, ketidakadilan, tidak memberikan pelindungan