Redesain Regulasi Ganti Rugi Dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara

M. Rizqi, Richo Andi Wibowo, S.H, LL.M., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan regulasi ganti rugi dalam sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan merumuskan redesain regulasi yang lebih efektif untuk pelindungan hukum masyarakat. 

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara dengan para praktisi hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan utama dalam regulasi ganti rugi saat ini: (1) problematika hierarki peraturan yang ditunjukkan dengan konflik norma antara PP No. 43/1991 dengan SEMA No. 2/2019, di mana SEMA secara sepihak menyatakan PP tidak berlaku untuk sengketa tindakan pemerintahan termasuk sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, meskipun Pasal 87 UU AP telah memperluas makna KTUN; (2) ketidakjelasan kriteria "kerugian nyata" dalam SEMA No. 2/2019 yang tidak dilengkapi dengan parameter yang jelas, mengakibatkan inkonsistensi putusan seperti terlihat dalam kasus Kali Mampang (Putusan No. 205/G/TF/2021/PTUN-JKT) yang menolak ganti rugi dan kasus Kelompok Tani Tuasai (Putusan No.23/G/TF/2020/PTUN.PBR) yang mengabulkan ganti rugi Rp. 774.960.000,- tanpa dasar hukum yang jelas; dan (3) batasan nilai ganti rugi dalam PP No. 43/1991 (Rp. 250.000,- hingga Rp. 5.000.000,-) yang sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Hj. Sapia (Putusan No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT) yang menggunakan metode konversi nilai berdasarkan harga emas meskipun dengan penerapan rumus yang tidak cermat. 

Penelitian ini merekomendasikan redesain komprehensif regulasi ganti rugi melalui tiga pendekatan utama: (1) reformulasi peraturan ganti rugi melalui penataan ulang struktur hierarki regulasi dengan menempatkan substansi pengaturan ganti rugi dalam UU PERATUN dan penguatan PP sebagai peraturan pelaksana yang fokus pada aspek prosedural; (2) perumusan kriteria dan mekanisme penentuan ganti rugi yang jelas melalui klasifikasi bentuk kerugian, standarisasi prosedur pembuktian, dan formulasi pedoman perhitungan nilai ganti rugi dengan mengacu pada praktik di negara lain seperti Inggris dan Wales; serta (3) penghapusan atau revisi batasan nilai ganti rugi dengan pengaturan mekanisme penyesuaian nilai yang lebih adaptif seperti metode konversi nilai berdasarkan harga emas, IHK, atau metode nilai tukar uang serta penyesuaian nilai secara berkala.

This research aims to examine the regulatory issues concerning compensation in lawsuits involving wrongful acts by the government (onrechtmatige overheidsdaad) in the Administrative Court (PERATUN) and to formulate a more effective regulatory redesign for public legal protection.

The research methodology employs a normative approach with descriptive-analytical characteristics using three methodological approaches: statutory approach, conceptual approach, and case approach. Data collection was conducted through literature studies, document analysis, and interviews with legal practitioners.

The research findings reveal three major problems in the current compensation regulations: (1) hierarchical regulatory issues demonstrated by the normative conflict between Government Regulation No. 43/1991 and Supreme Court Circular Letter No. 2/2019, where the Circular Letter unilaterally declares the Government Regulation inapplicable to government action disputes including lawsuits for wrongful acts by the government, despite Article 87 of Law No. 30/2014 having expanded the meaning of State Administrative Decisions; (2) unclear criteria for "actual loss" in Supreme Court Circular Letter No. 2/2019 which lacks precise parameters, resulting in inconsistent decisions as seen in the Kali Mampang case (Decision No. 205/G/TF/2021/PTUN-JKT) which rejected compensation claims and the Tuasai Farmers Group case (Decision No.23/G/TF/2020/PTUN.PBR) which granted compensation of IDR 774,960,000 without clear legal basis; and (3) outdated compensation value limits in Government Regulation No. 43/1991 (IDR 250,000 to IDR 5,000,000) which are no longer relevant to current economic conditions, as demonstrated in the Hj. Sapia case (Decision No. 28/G/TF/2022/PTUN.JKT) which used a gold price-based value conversion method albeit with inaccurate formula application.

This research recommends a comprehensive redesign of compensation regulations through three main approaches: (1) reformulation of compensation regulations by restructuring the regulatory hierarchy by placing substantive provisions in the Administrative Court Law and strengthening Government Regulations as implementing regulations focusing on procedural aspects; (2) formulation of clear criteria and mechanisms for determining compensation through classification of loss types, standardization of evidentiary procedures, and formulation of clear compensation calculation guidelines with reference to practices in other countries such as England and Wales; and (3) elimination or revision of compensation value limits by establishing more adaptive value adjustment mechanisms such as conversion methods based on gold prices, Consumer Price Index, or currency exchange methods and periodic value adjustments. 

Kata Kunci : Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah, Peradilan Tata Usaha Negara, Ganti Rugi, Redesain Regulasi.