Tren Jumlah dan Beban Pembiayaan Nasional Pelayanan Katarak Tahun 2015-2023
Silmi Lisani Rahmani, Prof. dr. M. Bayu Sasongko, M.Epi., Ph.D., Sp.M(K); dr. Widyandana, MHPE., Ph.D., Sp.M(K)
2025 | Tesis-Spesialis | S2 Ilmu Penyakit Mata
Latar Belakang: Beban pembiayaan katarak semakin tinggi seiring meningkatnya angka populasi usia tua dan kepesertaan BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kasus dan beban pembiayaan katarak selama tahun 2015 – 2023 yang dapat digunakan sebagai evaluasi pelayanan dan pembaruan kebijakan kesehatan nasional.
Metode: Penelitian ini merupakan studi retrospektif berupa 1% (2.673.315) sampel dari seluruh peserta JKN Kesehatan tahun 2015 hingga 2023. Sampel berupa pasien dengan diagnosis ICD 10 katarak sebagai diagnosis primer dan sekunder yang berada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut disertai klaim tarif INA-CBGs. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah dan beban pembiayaan katarak per tahun.
Hasil: Katarak membebani 72% persen dari total klaim mata dengan besar klaim pada tahun 2023 mencapai 4.5 triliun rupiah dibandingkan tahun 2015 sebesar 1.013 triliun rupiah seiring peningkatan jumlah peserta, kunjungan dan tindakan pembedahan. Provinsi dengan klaim terbanyak adalah Jawa Barat (784 milyar rupiah), Jawa timur (690 milyar rupiah), Jawa Tengah (526 milyar rupiah), dan DKI Jakarta (254 milyar rupiah) pada tahun 2023. Total klaim penanganan katarak di tahun 2023 adalah sebesar 4.5 triliun rupiah dengan proporsi operasi katarak fakoemulsifikasi sebesar 3.6 triliun rupiah, operasi non-fakoemulsifikasi sebesar 303 milyar rupiah, dan biaya kunjungan dan tindakan di poliklinik sebesar 500 milyar rupiah. Total expenditure per capita untuk operasi katarak stabil dari tahun ke tahun dengan nilai sebesar Rp. 6.816.985 di tahun 2023.
Kesimpulan: Katarak masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah kasus dan backlog operasi katarak di Indonesia yang tinggi dengan beban pembiayaan mencapai 72?ri total klaim mata.
Background: The financial burden of cataract healthcare continues to increase with the rising number of elderly individuals and BPJS participants. This research aims to determine the number of cases and the cost of cataract healthcare during the period of 2015-2023, which can be used as an evaluation and policy recommendation for national health.
Methods: This research is a retrospective study using a 1% (2.673.315) sample from all National Health Insurance (JKN) participants from 2015 to 2023. The sample consists of patients diagnosed with ICD 10 code for cataracts as the primary and secondary diagnosis at advanced referral health facilities with INA-CBGs claim tariffs. Descriptive analysis was used to determine the number and cost of cataract healthcare per year.
Results: Cataracts contributed to 72% of the total eye claims, with the largest claim in 2023 reaching 4.5 trillion rupiah compared to 2015, which was 1.013 trillion rupiah, along with an increasing number of participants, visits, and surgical procedures. The provinces with the highest claims were West Java (784 billion rupiah), East Java (690 billion rupiah), Central Java (526 billion rupiah), and DKI Jakarta (254 billion rupiah) in 2023. The total cost of cataract management in 2023 was 4.5 trillion rupiah, with the proportion of phacoemulsification cataract surgery being 3.6 trillion rupiah, non-phacoemulsification surgery being 303 billion rupiah, and outpatient visits and procedures costing 500 billion rupiah. The annual per capita expenditure for cataract surgery was stable from year to year, with a total value of Rp. 6,816,985 in 2023.
Conclusion: Cataracts have become a significant health problem with an increasing number of cases and a backlog of cataract surgeries in Indonesia. The government, BPJS, hospitals, and healthcare professionals should start preparing for health access and infrastructure in the form of artificial intelligence for earlier and more efficient cataract interventions.
Kata Kunci : Klaim nasional, beban ekonomi, katarak, tren pembiayaan, pengeluaran per capita
