TINJAUAN HUKUM PENGGANTIAN PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN ATAS DILAKUKANNYA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Elva Putri Nabila, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penggantian sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan ketika sudah dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu, untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik hak milik tanah berdasarkan putusan pengadilan apabila sudah diberikan ganti rugi atas tanah tersebut ke pihak lain. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pertama, penggantian pemilik sertipikat hak milik oleh Kantor Pertanahan berdasarkan putusan pengadilan ketika sudah dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah tidak secara serta merta melainkan untuk melaksanakan peran dan kewenangannya harus diawali dengan permohonan oleh pemohon. Kedua, apabila terdapat kesalahan prosedural maupun kelalaian dalam pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada pihak yang tidak berhak, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya. Adapun hakim akan mempertimbangkan kesalahan yang terjadi serta memutuskan bentuk besaran ganti rugi serta terhadap siapa ganti rugi tersebut seharusnya diberikan.

The objective of this study is to examine and analyze the replacement of ownership certificates based on court rulings after the implementation of land acquisition for public purposes. Additionally, this research aims to review and analyze the legal measures that landowners can take based on court decisions if compensation has been provided for the land to another party.

This research is a normative legal study that utilizes secondary data, which includes laws and regulations as well as other relevant literature related to the issues under investigation. In addition, the author also employs primary data in the form of interviews with the Head of the Land Office of Yogyakarta.

The findings of this study indicate that, first, the replacement of ownership certificates by the Land Office based on court rulings after the land acquisition for public purposes does not occur automatically. Instead, to carry out its role and authority, it must be initiated by a request from the applicant. Second, if there is a procedural error or negligence in the compensation process by the party conducting the land acquisition for public purposes to a party that is not entitled, the party whose rights have been violated can file a compensation claim to the competent court to seek legal protection and uphold their rights. The judge will consider the errors that occurred and decide on the amount of compensation as well as to whom the compensation should be awarded.

Kata Kunci : Kepastian, Putusan, Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat