Analisis hukum terhadap proses penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2023

Sabiela El Maulyda, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.,Ph.D

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa dualisme kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, serta untuk menganalisis mekanisme pilihan yang tersedia guna penyelesaian sengketa tersebut.
Penelitian ini merupakan normatif-empiris yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian dihubungkan dengan data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sengketa dualisme Ikatan Notaris Indonesia sudah melaksanakan upaya hukum non-litigasi berupa mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, serta upaya litigasi berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, upaya mediasi oleh pemerintah belum dapat menyelesaikan sengketa dualisme kepengurusan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia karena tidak adanya tindakan kooperatif yang dilakukan oleh para pihak bersengketa. Terkait dengan upaya Pengadilan, terdapat upaya gugatan ke PTUN guna menggugat tindakan kementerian yang merupakan tindakan tidak konkret serta melakukan blokir sistem AHU, putusan PTUN yang memerintahkan menteri untuk membuka blokir AHU sudah tepat. Mekanisme yang seharusnya dilaksanakan dan diutamakan untuk  dilaksanakan yaitu mekanisme berdasarkan AD/ART sebagai pedoman berorganisasi, atau Para pihak bersengketa dapat membuat gugatan ke Pengadilan Negeri guna menggugat mengenai keabsahan hasil pemilihan Pengurus berdasarkan Kongres atau Kongres Luar Biasa.

This study aims to analyze the practice of resolving disputes regarding dualism in the management of the Indonesian Notary Association, as well as to analyze the available alternative mechanisms for resolving these disputes.
The research is a normative-empirical approach, conducted by studying books, documents, papers, articles, and laws related to the research subject, supplemented by primary data obtained through interviews with respondents and resource persons. The collected data were analyzed descriptively.
This research produces conclution indicating that the dualism dispute within the Ikatan Notaris Indonesia (Indonesian Notary Association) has undergone both non-litigation legal efforts in the form of mediation facilited by government and litigation efforts through lawsuits filed in court. However, the mediation process with the government has not been able to resolve the dualism dispute over the organization's leadership due to the lack of cooperative actions from the disputing parties. Regarding court proceedings, a lawsuit was filed with the State Administrative Court to challenge the ministry's actions, which were deemed non-concrete, and to contest the blocking of the AHU system. The PTUN ruling ordering the minister to unblock the AHU system was appropriate.. The mechanism that should be implemented and prioritized is the mechanism outlined in the organization's Articles of Association and Bylaws as a guiding framework The disputing parties may file a lawsuit with the District Court to challenge the validity of the leadership election results based on the Congress or Extraordinary Congress

Kata Kunci : Ikatan Notaris Indonesia, Mekanisme, Sengketa Dualisme Kepengurusan