Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur

Muh. Khairurrozikin, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi terhadap pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur dengan pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA). Melalui tahapan RIA, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan pelabuhan dari aspek regulasi, infrastruktur, pemangku kepentingan, serta perbandingan biaya dan manfaat. Pelabuhan Labuhan Haji dibangun dengan investasi besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun belum beroperasi secara optimal dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Pelabuhan Labuhan Haji menghadapi berbagai kendala, termasuk belum tersusunnya Rencana Induk Pelabuhan (RIP), ketidakjelasan kewenangan atas pelabuhan pengumpan lokal, serta status pelabuhan yang tidak sebanding dengan spesifikasinya. Dari sisi infrastruktur, terdapat kekurangan teknis seperti panjang pemecah gelombang yang belum memadai, kedalaman kolam labuh yang belum optimal, dan desain dermaga yang menyulitkan aktivitas saat air surut. Analisis regulasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan perundang-undangan dengan implementasi di tingkat daerah, serta belum tersertifikasinya lahan pelabuhan yang menghambat kerja sama jangka panjang dengan pihak ketiga. Analisis pemangku kepentingan mengungkap adanya variasi kepentingan dan pengaruh antar aktor, baik dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), pihak swasta seperti PT Natura Samudera Lestari, maupun masyarakat lokal dan wisatawan. Sementara itu, analisis biaya dan manfaat menunjukkan ketidakseimbangan signifikan antara biaya yang dikeluarkan (Rp74,38 miliar) dengan manfaat yang diperoleh (Rp31,71 miliar), yang mencerminkan adanya ketidakefisienan dan opportunity cost tinggi. 

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengelolaan pelabuhan saat ini tidak layak untuk dilanjutkan tanpa evaluasi menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan pengelolaan pelabuhan, penyusunan dokumen RIP, percepatan sertifikasi lahan, serta pengembangan alternatif kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Pendekatan RIA terbukti efektif sebagai alat evaluasi berbasis bukti dalam menilai kelayakan kebijakan publik di sektor kepelabuhanan

This study examines the regulatory impact on the management of Labuhan Haji Port in East Lombok Regency through the application of the Regulatory Impact Analysis (RIA) framework. Employing a qualitative descriptive approach, the research systematically evaluates the effectiveness of existing policies by analyzing key components, including regulatory alignment, stakeholder involvement, infrastructure conditions, and cost-benefit outcomes. Despite substantial investment from the regional government (APBD), Labuhan Haji Port has yet to operate optimally or yield tangible economic benefits for the region.

The findings reveal several critical issues impeding effective port management. These include the absence of a Port Master Plan (Rencana Induk Pelabuhan/RIP), ambiguities surrounding administrative authority over local feeder ports, and inconsistencies between the port’s official classification and its technical specifications. Infrastructure constraints, such as insufficient breakwater length, inadequate berth basin depth, and excessive pier height during low tide, further undermine operational efficiency. The regulatory analysis identifies a disconnect between national regulations and their local implementation, particularly concerning port service scope and land tenure. Notably, the port's land remains uncertified due to its reclaimed status, hindering potential long-term partnerships with investors. Stakeholder analysis reveals varying levels of interest and influence among key actors, including regional authorities, public agencies, private sector partners such as PT Natura Samudera Lestari, as well as local communities and visitors. The cost-benefit analysis demonstrates a significant disparity, with total costs (IDR 74.39 billion) far exceeding the realized benefits (IDR 31.71 billion), primarily due to high maintenance expenses, limited revenue generation, and underutilized port assets. 

These findings indicate a lack of policy efficiency and suggest that the current management arrangement is not economically sustainable. Accordingly, the study recommends a comprehensive policy evaluation, the urgent formulation and adoption of a Port Master Plan, land certification measures, and the exploration of alternative policy options. The application of RIA proves to be a robust, evidence-based instrument for enhancing public policy formulation in the port sector.

Kata Kunci : Regulatory Impact Analysis, evaluasi kebijakan, analisis biaya dan manfaat.