Tinjauan Kritis Ambiguitas Hukum pada Regulasi Prostitusi di Indonesia berdasarkan Teori Feminis Yurisprudensi

ALDINA AUDRIA RACHMA, Rachmad Hidayat, Ph.D. ; Dr. Septiana Dwiputri Maharani

2025 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian ini mengkaji ambiguitas hukum dalam regulasi prostitusi di Indonesia berdasarkan teori feminis yurisprudensi. Rumusan masalah yang diangkat meliputi dua hal utama: pertama, bagaimana relasi antara dominasi gender dalam hukum dan regulasi prostitusi di Indonesia; kedua, bagaimana ambiguitas hukum tersebut berkontribusi pada pelanggengan subordinasi seksual terhadap perempuan. Ketidakjelasan regulasi terhadap pekerja seks telah melanggengkan subordinasi yang telah mengakar terhadap perempuan, memperkuat stigmatisasi, dan memperlemah perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan model filosofis-aktual dan metode hermeneutik. Unsur metodis yang diterapkan meliputi deskripsi mengenai ambiguitas hukum pada regulasi prostitusi di Indonesia, interpretasi atas konstruksi sosial dan hukum yang mempertahankan dominasi laki-laki, serta pendekatan holistik dengan menggunakan teori feminis yurisprudensi sebagai alat analisis terhadap relasi kuasa, seksualitas, dan instrumen hukum yang represif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi prostitusi di Indonesia bersifat represif, tidak komprehensif, dan bias gender. Hal ini memperkuat subordinasi pada perempuan dalam struktur hukum dan sosial. Prostitusi bukan hanya praktik seksual transaksional, tetapi merupakan akibat dari sistem yang tidak adil dan patriarkal. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender yang menempatkan pekerja seks sebagai subjek hukum yang memiliki otoritas pribadi, serta menggeser paradigma moral yang represif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan pengalaman perempuan.

This study critically explores the legal ambiguity surrounding prostitution regulation in Indonesia through the lens of feminist jurisprudence. It addresses two central questions: (1) how gendered power relations are embedded in legal frameworks governing prostitution, and (2) how this legal ambiguity reinforces the sexual subordination of women. The absence of clear and protective legal recognition for sex workers has sustained structural inequalities, deepened stigmatization, and weakened legal safeguards for marginalized groups.

Adopting a qualitative-descriptive method within a philosophical-actual framework, the study applies hermeneutic analysis to interpret the intersection of gender, law, and social power. Through descriptive, interpretive, and holistic approaches, feminist jurisprudence is employed as a critical tool to examine how patriarchal values are encoded in legal norms and institutions—particularly those that govern sexuality and morality in a repressive manner.

The findings reveal that Indonesia’s legal treatment of prostitution is largely punitive, fragmented, and gender-biased. Rather than addressing the root causes of exploitation, current regulations tend to criminalize sex workers, thereby reinforcing their vulnerability within both legal and societal structures. Prostitution, as the study argues, is not merely a transactional act but a symptom of systemic injustice rooted in patriarchal norms. As such, the research calls for transformative legal reform grounded in human rights and gender justice—reframing sex workers not as moral deviants but as rights-bearing individuals with personal autonomy and agency.

Kata Kunci : ambiguitas hukum, prostitusi, regulasi, feminis yurisprudensi, subordinasi