Implikasi Periode Lame Duck Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat

Hairun Tri Wahyuni Sagala, Dr. Andi Sandi Ant. T. T., S.H., LL.M.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian dan penulisan tesis ini membahas dan menganalisis fenomena Lame duck yang berdampak terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia. Fenomena Lame duck mengacu pada fase transisi antara pemilihan anggota parlemen baru dan pelantikan resmi, di mana anggota yang keluar mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan kekuasaan mereka secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini yang berfokus pada studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder dengan menelaah dan menganalisis teori, sumber perundang-undangan. Hasilnya kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif.

Penelitian ini menjelaskan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mengalami pergeseran kewenangannya dari yang lemah di bawah Orde Lama karena dominasi eksekutif menjadi lebih mandiri dan aktif setelah reformasi politik pasca-1966. Penelitian ini juga menyoroti bahwa selama periode lame duck, di mana ada kecenderungan bagi legislator yang keluar untuk tergesa-gesa mengambil keputusan yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan publik, berpotensi merusak tata kelola dan efektivitas kebijakan. Studi ini menekankan perlunya konstitusionalisme, yang berfungsi sebagai dasar untuk membatasi kekuasaan dan memastikan transparansi kepada rakyat. Ini juga membahas implikasi-implikasi yang terkait dengan periode transisi yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan menyebabkan tindakan legislatif yang dipertanyakan. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk mengurangi efek buruk dari periode bebek lumpuh (lame duck session) pada otoritas legislatif dan tata Kelola. Oleh karena nya pembatasan kewenangan DPR di masa transisi sangat penting. Kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan UU di masa ini cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak demokratis dan kontroversial. Untuk mendukung pemerintahan yang demokratis, ada kebutuhan mendesak untuk mengatur masa transisi ini dengan ketat.

This research and thesis discusses and analyzes the Lame Duck phenomenon that has an impact on the authority of the House of Representatives (DPR) in Indonesia. The Lame Duck phenomenon refers to the transition phase between the election of new members of parliament and the official inauguration, where outgoing members may face challenges in exercising their powers effectively. This study uses a normative research method. This research, which focuses on literature studies, is conducted by examining secondary data sources by reviewing and analyzing theories, sources of legislation. The results are then analyzed qualitatively and described descriptively.

This study explains that the authority of the Indonesian People's Representative Council (DPR) has shifted from being weak under the Old Order due to executive dominance to being more independent and active after the post-1966 political reforms. This study also highlights that during the lame duck period, where there is a tendency for outgoing legislators to rush into decisions that may not be in line with the public interest, it has the potential to undermine governance and policy effectiveness. This study emphasizes the need for constitutionalism, which serves as a basis for limiting power and ensuring transparency to the people. It also discusses the implications associated with a prolonged transition period, which can disrupt governance and lead to questionable legislative actions. The findings suggest that stronger oversight mechanisms are needed to mitigate the adverse effects of the lame duck session on legislative authority and governance. Therefore, limiting the authority of the DPR during the transition period is essential. The lack of public participation in lawmaking during this period tends to result in undemocratic and controversial policies. To support democratic governance, there is an urgent need to regulate this transition period strictly.

Kata Kunci : Implikasi Periode Lame duck, Kewenangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)