Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan di Kota Padang

Connie Dwi Kurnia, Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan di Kota Padang, interaksinya dengan lembaga pemerintahan formal, serta prospek eksistensinya di masa yang akan datang. KAN merupakan lembaga adat yang berakar pada sistem nilai masyarakat Minangkabau dan telah diakui keberadaannya oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun secara langsung KAN bukan bagian dari struktur pemerintahan formal, peran KAN dalam menjaga nilai-nilai adat serta keterlibatannya dalam urusan masyarakat menempatkan KAN pada posisi penting dalam konteks pluralisme hukum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif serta dalam analisisnya menggunakan teori pluralisme hukum dan pengakuan hukum adat dalam negara hukum Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta wawancara mendalam terhadap pengurus KAN dan Pejabat Pemerintah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN memiliki fungsi representatif dan konsultatif dalam penyelenggaraan kehidupan adat. Kedudukan KAN khususnya di Kota Padang diakui secara terbatas melalui peraturan daerah dan peraturan wali kota tetapi implementasi kewenangannya tidak maksimal karena banyaknya tantangan yang dihadapi dari eksternal maupun internal KAN itu sendiri. Interaksi antara KAN di Kota Padang dan pemerintahan formal menunjukkan hubungan kolaboratif yang saling bekerjasama dalam hal terkait kepentingan masyarakat adat dan/atau ulayatnya. Dalam praktiknya, interaksi antara keduanya menunjukkan pola komunikasi yang cenderung informal dan dalam mencerminkan ciri pluralisme hukum yang lemah (weak pluralism) dimana hukum negara akan tetap menjadi prioritas utama dalam hal terjadinya pertentangan dengan hukum adat. Di tengah modernisasi dan perubahan struktur sosial, eksistensi KAN tetap relevan dengan catatan bahwa revitalisasi kelembagaan dan penguatan dasar hukum perlu dilakukan agar perannya tetap signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang menghargai hukum adat.

This study aims to analyze the legal position of Kerapatan Adat Nagari (KAN) within the government system of Padang City, its interaction with formal government institutions, and its prospects for future existence. KAN is a customary institution rooted in the values of Minangkabau society and has been recognized by Indonesian legislation. Although KAN is not directly part of the formal government structure, its role in preserving customary values and its involvement in community affairs places KAN in a significant position within the context of legal pluralism.
This research employs a normative-empirical juridical approach with a qualitative descriptive method. The analysis uses the theory of legal pluralism and the recognition of customary law within Indonesia's legal system. Data collection techniques include document studies, regulations, and in-depth interviews with KAN administrators and government officials.
The findings of this study show that KAN has a representative and consultative function in the administration of customary life. The position of KAN in Padang City is recognized in a limited capacity through local regulations and mayoral decrees, but the implementation of its authority is not maximized due to challenges both from external and internal factors. The interaction between the KAN (Kerapatan Adat Nagari) in Padang City and the formal government demonstrates a cooperative partnership, particularly in matters concerning the interests of Indigenous communities and/or ulayat. In practice, the interaction between the two shows a pattern of communication that tends to be informal and reflects the characteristics of weak legal pluralism, in which state law remains the primary authority when conflicts arise with customary law. In the face of modernization and social structural changes, KAN’s existence remains relevant, with the caveat that institutional revitalization and strengthening of the legal foundation are necessary to maintain its significant role in governance that respects customary law.

Kata Kunci : Kata kunci: Kedudukan, Kerapatan Adat Nagari, Sistem Pemerintahan, Kota Padang, Pluralisme Hukum.