Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Suryadi Muchlis, Jimly Al Faraby, ST, M.Sc., Ph.D

2025 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Pemerintah Daerah menyediaan RTH publik sebesar 20% melalui Rencana Tata Ruang yang menjadi landasan kebijakan penyediaan RTH publik. Namun, banyak daerah menghadapi kendala dalam mencapai target ini, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai kota di dunia. Mayoritas penelitian mengenai RTH publik lebih banyak dilakukan di kota-kota sedang dan besar, yang dianggap memiliki kompleksitas permasalahan perkotaan, namun kota-kota kecil juga menghadapi permasalahan serupa. Kota Payakumbuh, sebagai kota kecil, juga mengalami kendala dalam penyediaan RTH publik. Selama ini, Pemerintah Kota Payakumbuh telah berupaya menyediakan RTH publik, tetapi upaya tersebut terkesan sporadis dan tidak terstruktur, sehingga sulit untuk menilai keefektifannya sehinga masih jauh dari capaian target yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyediaan RTH publik serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tersebut. Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif yang bersifat eksploratif. Data dikumpulkan melalui survei primer dan sekunder, dengan melakukan wawancara semi-terstruktur kepada 25 narasumber terpilih melalui metode purposive-snowball sampling. Narasumber terdiri dari 17 orang dari pihak pemerintah, 5 orang dari pihak swasta, dan 3 orang dari tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mewujudkan penyediaan RTH publik dapat dikategorikan menjadi upaya administratif, regulatif, eksekutif, dan kolaboratif. Namun, selama pelaksanaannya lebih dominan pada upaya administratif dan regulatif. Upaya ini tidak berdampak langsung pada ketercapaian pemenuhan RTH publik, sehingga RTH publik di Kota Payakumbuh hanya mencapai 3,15%. Faktor-faktor yang berpengaruh meliputi keterbatasan anggaran, kepemimpinan kepala daerah, budaya kerja aparatur pemerintahan, sumber daya manusia, dominasi lahan hijau, dan adat pasukuan Minangkabau.

The local government provides 20% of public green space (PGS) through spatial planning, which serves as the basis for the policy on public green space provision. However, many regions face challenges in achieving this target, not only in Indonesia but also in various cities around the world. Most research on PGS has been conducted in medium and large cities, which are considered to have complex urban issues; however, small cities also face similar problems. Payakumbuh, as a small city, also experiences challenges in providing PGS. Until now, the Payakumbuh City Government has made efforts to provide PGS, but these efforts have appeared sporadic and unstructured, making it difficult to assess their effectiveness, and thus they fall far short of the established targets.

This study aims to identify and explain the efforts made by the Payakumbuh City Government in providing PGS and the factors influencing this provision. This research falls under the category of qualitative and exploratory research. Data were collected through primary and secondary surveys, involving semi-structured interviews with 25 selected informants using a purposive-snowball sampling method. The informants included 17 government representatives, 5 from the private sector, and 3 community leaders.

Based on the research findings, it was discovered that the efforts made by the Payakumbuh City Government to realize PGS provision can be categorized into administrative, regulatorative, executive, and collaborative efforts. However, the implementation has predominantly focused on administrative and regulatorative efforts. These efforts have not had a direct impact on achieving the fulfillment of PGS, resulting in only 3.15% of PGS in Payakumbuh. The influencing factors include budget limitations, local leadership, the work culture of government officials, human resources, the dominance of green land, and Minangkabau cultural customs.

Kata Kunci : RTH Publik, Upaya Penyediaan, Faktor Berpengaruh, Rencana Tata Ruang, Payakumbuh, Public Green Space, Green Provision, Factors Influence, Spasial Planning