Dinamika demokrasi desa dalam rangka membangun Good Governance di tingkat lokal :: Suatu penelitian tentang dinamika demokrasi di Desa Wiladeg, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, DIY

HARI M., Widyo, Prof.Dr. Riswandha Imawan, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kelahiran UU No.22 tahun 1999 tidak bisa dilepaskan dengan adanya tuntutan desentralisasi dan demokratisasi. Adanya desentralisasi ini dimaksudkan untuk membuat negara lebih dekat dengan masyarakat serta memungkinkan adanya pemerintahan yang efisien dan efektif. Disamping itu dengan desentralisasi diharapkan akan membawa penguatan pada kapaistas individu maupun institusi lokal. Sedangkan tuntutan demokrasi melahirkan adanya mekanisme check and balances antara legislatif dengan pemerintah Adanya mekanisme check and balances ini menghadirkan adanya kekuasaan pemerintahan yang seimbang antara DPR dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tugas pemerintah akan selalu dimonitor oleh DPR. Namun demikian DPR tidak bisa mencopot atau menjatuhkan pemerintah seenaknya. Desentralisasi dan demokrasi yang sedang berlangsung ini seharusnya dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya tata pengelolaan pemerintahan yang baik untuk membangun good governance di semua lapisan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip responsivitas, akuntabilitas, kesetaraan, saling percaya, dan rule of law. Pada semua lapisan ini termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa, sehingga desentralisasi dan demokrasi dapat bekerja di desa pula. Adanya demokrasi dan desentralisasi yang sampai ke desa diharapkan akan melahirkan sistem Pemerintahan Desa yang menjunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip good governance pula. Implementasi demokrasi di desa dalam penelitian ini dilihat dari peran dan relasi aktor-aktor serta arena yang dipakai untuk mendorong kehidupan demokrasi di desa semakin dinamis, sehingga pelibatan partisipasi publik juga meningkat. Dalam penelitian ini ada empat aktor, yaitu Pemerintah Desa ( Kepala Desa beserta perangkatnya ), Masyarakat Politik (BPD dan Partai Politik), Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Dari temuan-temuan yang diperoleh dalam tesis ini, menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat desa belum berjalan dengan baik. Demokrasi di desa masih bersifat elitis. Peran aktor Kepala Desa masih sentral, kokoh. Budaya patrimonial dan feodalistik masih kuat. Tradisi dan ritual desa masih menonjol dalam mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Bersih desa sebagai tradisi dan ritual desa dijadikan sebagai mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa secara langsung kepada rakyatnya Ruang partisipasi masyarakat masih belum terbuka. BPD sebagai lokomotif demokratisasi desa belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai parlemen desa. Hubungan antara supra desa dalam hal ini Kabupaten dengan Desa masih belum seimbang. Intervensi Kabupaten masih sangat besar terhadap Desa, sehingga desa tidak bisa mengembangkan otonominya. Ruang kreativitas dan inisiatif Desa masih dibatasi oleh Kabupaten. Perda-perda masih bias kepentingan kabupaten. Untuk mewujudkan demokrasi desa yang optimal diperlukan penguatan kapasitas, vi baik kapasitas individu maupun kelembagaan desa melalui pelatihan-pelatihan. Perlunya dibangun kelembagaan maupun kapasitas networking di antara masyarakat, lembaga politik desa dan pasar (masyarakat ekonomi). Disamping itu, perlunya masyarakat diberi kesempatan yang lebih besar untuk menciptakan dan memanfaatkan ruang-ruang kosong bagi pertumbuhan demokrasi di tingkat desa. vii

The Issuance of National Law No.22 of year 1999 was the part of the coming demand on decentralization and democratization issues. The idea of decentralization means to make the state get closer to the people and to make the more efficient and effective governance possible. Besides, the decentralization process hopefully would bring the needed empowerment in term of individual capacity as well as the local institutions altogether. The demand on democratization, however, would generate check and balance mechanisms between the government and the legislative body. Such activity will present the balance of power between the legislative body and the governing body. The government should not conduct the authority voluntarily. The implementation of the government activity supposed to be controlled, monitored and watched by the legislature. However, the legislative body can not impeach and topple the government voluntarily as well. The ongoing decentralization and democratization process should be understood as a process opening the spaces that enable the emergence of good governance in any level of government on the basis of responsiveness, transparency, accountability, equality, mutual trust and the rule of law principles. Among those is the village governance, so that it will work on the village level as well. The presence of decentralization and democratization coming to the village level hopefully will generate the village government system promoting the implementation of good governance principles. The implementation of village democracy in this research perceives the role and the inter-actors relationship together with the arena in which people promote the village democracy to be more dynamic, so that the public participation increases. The research sees four aspects composing village government ( village chief and the apparatuses ), political community ( village representative body or BPD and political parties ), civil society and the economic community. Out of the thesis research findings, it is shown that the village democratization was not running well. It is still elitist in nature. The role of the village chief is still central and steady. Patrimonial and feudalistic cultures are still strong. Village tradition and ritual are still prominent and affecting the village level democracy implementation. “Bersih Desa” or yearly village ritual for celebrating the harvesting moment used to be the mechanism for submitting the village chief responsibility report directly to the villagers. Hence, the sphere of people’s participation is not opened up yet. The BPD , village democratization locomotive is not yet maximally working as the parliament body. The relationship between the supra-village institutions, in that case are the district and the village governments, are not balanced yet. The district government intervention upon the village is still quite strong, so that they can not enhance their autonomy. The space for enlarging village creativity and initiative are still limited by viii the district. The local legal system of the districts is till biased in terms of district interests. To manifest the optimal village democracy it needs capacity empowerment either in terms of individual or village institutional with a set of trainings. Also, it is necessary to develop the institutions and the networking capacities among the people, village political institutions and the markets ( economy community ). Besides, the people need to get the bigger opportunity to create and employ the empty spaces for the village democratization in rural level. ix

Kata Kunci : Demokrasi Desa,Good Governance,