POLITIK HUKUM PENCANTUMAN CYBERNOTARY DALAM PENJELASAN PASAL 15 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Salsabil Hanani, Andy Omara, S.H.,M.Pub&Int.Law, Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dan implikasi hukum pencantuman cybernotary dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, "Kewenangan mensertifikasi secara elektronik" sebagai materi muatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-yuridis (normative legal research) yang mempunyai sifat deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum ini adalah analisis kualitatif dengan mempelajari UUD NRI 1945, Undang-Undang, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan Risalah Resmi DPR dan Presiden maka data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yang berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian dan pembahasan ini mempunyai kesimpulan, Pertama, politik hukum pencantuman "cybernotary" dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU JNP sebagai materi muatan, merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang perlu ditelaah secara mendalam karena muatan mempunyai arah dan jangkauan yang merujuk pada akta otentik serta asas-asas hukum yang bersangkutan. Kedua, implikasi hukum pencantuman "cybernotary" dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU JNP, sebagai materi muatan merupakan muatan yang belum menerapkan asas-asas hukum kejelasan rumusan maupun asas-asas hukum yang bersangkutan yaitu asas hukum tabellionis officium fideliter exercebo untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum.

The research aims to analyze the legal politics and the legal implications concerning cybernotary in the Elucidation of Article 15 (3) of Act 2 of 2014, "Authority to certify electronically" as material content. This type of research is normatif-juridical (normative legal research) in descriptive nature. The method used to review this legal issue is normative-qualitative by studying UUD NRI 1945, The Acts, the legal framework of Constitution and Legislation, the Acts, the principle of "rule of law", People's Consultative Assembly and President's minutes of formulation of law wherein the acquired data is analyzed bt qualitative method namely grammatical interpretation and systematic interpretation. The research result and analysis concluded, Firstly, legal politics concerning cybernotary in the Elucidation of Article 15 (3) Act of 2014 constitute the formulation of content material, as it pertains to the legal policy, requires in depth-analysis since the content of cybernotary has not been inherently concentrated or circumscribed by reference to autentic deeds and the applicable legal principles. Secondly, the legal implications concerning cybernotary in the Elucidation of Article 15 (3) constitute the formulation of content material which has failed to comply with the enforceable principle as well as the applicable legal principle namely tabellionis officium fideliter exercebo in order to fulfill the principle of legal order, legal certainty, and the protection of law.

Kata Kunci : politik hukum, implikasi hukum, cybernotary