Konflik dan kekerasan antar etnis di Malifut Maluku Utara

NUR, Abubakar Muhammad, Dr. Susetiawan

2004 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar penyebab dan faktor apa saja yang menjadi akselerator terjadinya konflik dan kekerasan antar etnis di Malifut Maluku Utara. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, pengamatan partisipatif dan wawancara. Analisa data dengan cara deskriptif kualitatif, penganalisaan data lebih berorientasi sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa proses pemindahan penduduk Makian Pulau ke Malifut-Kao secara paksa oleh pemerintah daerah dan status wilayah Kecamatan Makian tidak jelas sejak 1975 - 1999, menjadi akar penyebab konflik. Timbulnya kekerasan antar etnis di Malifut, karena adanya akumulasi kepentingan antar elite daerah, yaitu kepentingan politik, perebutan kekuasaan (kursi) nomor satu di Propinsi Maluku Utara. Kepentingan ekonomi, perebutan hasil penambangan emas yang dieksploitasi oleh PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Gosowong Malifut. Kepentingan Dewan Adat, adat-istiadat dijadikan alat untuk melegitimasi solidaritas sub-sub suku di daratan Kao-Malifut, hanya untuk kepentingan politik dan kepentingan ekonomi elite-nya. Puncak konflik terbuka di Malifut, berbuntut pada kebijakan pemerintah, turunnya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1999, tentang penataan dan penetapan Kecamatan Makian, melahirkan pro dan kontra, antara etnis Makian yang menerima dan etnis Kao yang menolak PP. 42/99. Hal ini menjadi pemicu kekerasan antar etnis di Malifut. Faktor-faktor yang menjadi akselerator kekerasan di Malifut adalah, adanya eksodus ke teluk Kao sebagai akibat konflik Ambon, isu agama, masa transisi kepemimpinan Daerah Maluku Utara, pemerintah yang lengah, ada unsur kesengajaan aparat keamanan tidak merazia amunisi yang telah dipersiapkan oleh kelompok masyarakat tertentu, miras yang merayat, dan aksiaksi demo antar kelompok masyarakat yang menolak dan menerima PP.42/99. Kondisi tersebut tidak segera diantisipasi dengan baik oleh pemerintah sehingga kerusuhan masal segera berlangsung di Malifut. Kelalaian Pemerintah Malifut menjadi remuk.

This study aims to know what the roots of the problem and factors to be accelerators in the interethnic conflict and violence in Malifut, North Moluccas. It used the qualitative method; the data was obtained by observations, documentations, participative observations and interviews. The data analysis used the qualitative descriptive one that was more sociological-oriented. The study result showed that the forcible removal process of Island Makian people to Malifut-Kao by the regional government, and the territory status of Makian sub-district had been unclear during 1975-1999, to be the roots of conflict. The appearance of interethnic violence in Malifut was evoked by the accumulation of regional interelite interests. They were political interest, the struggle of number one position in North Moluccas Province; economical interest, the struggle of gold mining result exploited by PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) in Gosowong Malifut; customary council interest, the custom and traditions were made into instruments for legitimating solidarity of sub-tribes in Kao-Malifut mainland just for political and economical interests of their elite. The open conflict peak of Malifut resulted in a government policy by the 42/1999 government regulation about arranging and determining of Makian subdistrict that produced pros and cons between Makianess and Kaoness who accepted and rejected the 42/99 act, respectively. It was this act that triggered the interethnic violence in Malifut. The factors to be violence accelerators in Malifut were: the exodus to Kao bay as a result of Ambon conflict, religion issue, the leadership transition period of North Moluccas Region, the careless local government, the deliberateness element of security apparatus, there is no ammunition razzia, alcoholic drinks to be close to the people, the intergroup demonstration actions those who accepted and rejected the 42/99 act. The condition was not anticipated well by the government so that the mass riot occurred immediately in Malifut. The government negligence caused Malifut to become absolutely crushed.

Kata Kunci : Konflik, Kebijakan Pemerintah, Kekerasan Antar Etnis, Conflict, Government Policy, Interethnic Violence