Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu Di Pengadilan

Muh. Ramdan Yulia Saputra, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini memiliki tujuan pertama, untuk mengetahui pembuktian perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim pada tindak pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu. Kedua, untuk mengetahui seharusnya pembuktian perbuatan melawan hukum pada tindak pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil analisis penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian  menunjukan: Pertama, pembuktian perbuatan melawan hukum oleh Majelis Hakim pada tindak pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu dilakukan secara beragam sehingga mengakibatkan putusan yang beragam di PN. Berdasarkan problematika pembuktian tersebut, ditemukan 3 (tiga) permasalahan dalam pembuktian perbuatan melawan hukum Pasal 505 yaitu: 1) adanya ketidakpastian mekanisme pembuktian perbuatan melawan hukum; 2) adanya perbedaan pembuktian dan Putusan Majelis Hakim; dan 3) adanya ambiguitas penggunaan alat bukti hasil putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu Bawaslu dalam pembuktian perbuatan melawan hukum pada tindak pidana pemilu Pasal 505. Kedua, seharusnya pembuktian perbuatan melawan hukum pada tindak pidana Pasal 505 Undang-Undang Pemilu memerlukan 3 (tiga) pembenahan yaitu: 1) sinkronisasi penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dengan penyelesaian tindak pidana pemilu; 2) revisi regulasi penyelesaian tindak pidana pemilu penyelenggara pemilu; dan 3) penataan alur pembuktian perbuatan melawan hukum pada tindak pidana pemilu penyelenggara pemilu. 

This research has the first objective, to find out the proof of unlawful acts by the Panel of Judges in the criminal offense of Article 505 of the Election Law. Second, to find out how the proof of unlawful acts should be in the criminal offense of Article 505 of the Election Law.

This research is a type of normative legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the research analysis used descriptive analysis techniques and prescriptive analysis techniques.

The research results show: First, the proof of unlawful acts by the Panel of Judges in the criminal offense of Article 505 of the Election Law was carried out in various ways, resulting in various decisions in the District Court. Based on these evidentiary problems, 3 (three) problems were found in proving the unlawful act of Article 505, namely: 1) the uncertainty of the mechanism for proving unlawful acts; 2) the difference in evidence and the Judges' Decisions; and 3) the ambiguity in the use of evidence from the settlement of Bawaslu's election administrative violations in proving unlawful acts in the election crime of Article 505. Second, the proof of unlawful acts in the criminal offense of Article 505 of the Election Law should require 3 (three) improvements, namely: 1) synchronization of the settlement of election administrative violations with the settlement of election crimes; 2) revision of regulations for the settlement of election crimes of election organizers; and 3) structuring the flow of proof of unlawful acts in election crimes of election organizers.

Kata Kunci : Court Decision, Election Crime, Evidentiary, Unlawful Act.