Tanggung jawab notaris, direksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi

HANDOKO, Drajad, Djoko Sukisno, SH.,CN

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang tanggung jawab notaris, diraksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi serta kedudukan daripada akta pernyataan keputusan RUPS tersebut ditinjau dari kedudukan aktanya dan kedudukan para pihak dalam akta yang dibuat di hadapan notaris tersebut. Penelitian mengenai tanggung jawab notaris, diraksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang tak lain diperoleh dari data kepustakaan. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling, yakni telah ditentukan narasumbernya yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya 2 (dua) orang Direksi PT. Sarana Jambi Ventura, 2 (dua) orang Komisaris PT. Sarana Jambi Ventura, 1 (satu) orang notaris yang membuat perubahan anggaran dasarnya, dan seorang mantan notaris yang telah berpengalaman dibidangnya yang sangat penting dimintakan pendapatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris, direksi dan komisaris terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan modal ventura di Jambi dapat dijelaskan bahwa terhadap isi akta pernyataan keputusan RUPS yang dibuat di hadapan notaris tersebut adalah bukan tanggung jawab notaris. Sebab notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan RUPS tersebut mendasarkan pada Berita Acara Rapat yang dibuat di bawah tangan. Sehingga bila terjadi rapat tidak memnuhi kuorum adalalah tanggung jawab pimpinan rapat, sedangkan tanggung jawab direksi dan komisaris tergantung apakah laporan tahunan dan kinerja perseroan dapat disetujui dan disahkan oleh pemegang saham pada saat RUPS diadakan. Bila disetujui dan disahkan, maka direksi dan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab (acquit decharge), namun bila tidak, tanggung jawab pada direksi dan komisaris

The aim of the study is to examine the responsibility of the notary public, the administration and the commissioner for the content of the official document of the decisions made by the stockholders through a plenary session (RUPS) of the capital venture company in Jambi as well as the status of the official document viewed from the position of the document and that of the administration and the commissioner in the document which is made in front of the notary public. The research into the responsibility of the notary public, the administration, and the commissioner for the content of the decision document of the stockholders of the capital venture company in Jambi is a normative research, i.e. a library research which is supported with a field research. The data used are primary and secondary data. The secondary data, which consist of primary, secondary and tertiary materials on law, are obtained from document study. While the primary data are obtained from interview. The sampling technique is the purposive sampling, i.e. the resource persons are taken on the basis of relevance to the subject of the research. The resource persons are two directors of PT. Sarana Jambi Ventura, two commissioners of PT. Sarana Jambi Ventura, one notary who has made changes in the statutes, and one retired notary who has got a lot of experience and has become a resource person in this special field. The result of the research shows that the responsibility of the notary public, the administration and the commissioner for the content of the document of the stockholders (RUPS) of the capital venture company in Jambi can be explained that the notary public is not responsible for the content of the stockholders’ document, which has been made in front of him. In making the document of the stockholders’ decision (RUPS), the notary public uses as its basis the official report of the plenary session of the stockholders (RUPS), which has been made underhanded. If the plenary session has not fulfilled the quorum, it is the responsibility of the plenary meeting leader in charge. The responsibility of the administration and the commissioner depends on the annual report and the synergy of the company, which has been approved and ratified by the stockholders when the plenary session was done. If the document is approved and ratified, the administration and the commissioner are free from any responsibility (acquit et decharge). However, if it is not approved and ratified yet, the responsibility is still on the administration and the commissioner.

Kata Kunci : Hukum,Akta Keputusan RUPS,Tanggungjawab Notaris, Direksi dan Komisaris,the responsibility of the notary public, the administration and the commissioner, the document of the stockholders’ decision through plenary session (RUPS), the capital venture compa