Tinjauan hukum tentang kontrak jual beli kapal antara Pemerintah Kabupaten Merauke dengan PT. Palindojaya Utama Surabaya

AWARAWI, Frederik, Prof. Emmy Pangaribuan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Kabupaten Merauke yang terdiri dari beberapa kecamatan yang letaknya sangat jauh dan sulit dijangkau dari ibu kota kabupaten sangat membutuhkan alat transportasi baik darat, udara maupun laut yang dapat menghubungkan wilayahwilayah tersebut. Salah satu alat transportasi yang sangat strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten adalah transportasi laut (kapal laut). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai subjek hukum dan mengetahui cara pembayaran dalam Kontrak Jual Beli Kapal antara Pemerintah Kabupaten Merauke dengan PT. Palindojaya Utama Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yag menekankan pada penelitian kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Penelitian lapangan lebih ditujukan untuk mendapatkan data-data primer yang sangat berguna untuk melengkapi data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis hasil data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil penelitian lapangan dianalisis dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian lapangan telah diketahui bahwa Kontrak Jual Beli Kapal adalah kontrak antara Pemerintah Kabupaten Merauke dengan PT. Palindojaya Utama Surabaya tentang Jual Beli Kapal Barang (Cargo) yang dimodifikasi dan direkondisi menjadi kapal penumpang. Pelaksanakan Kontrak Jual Beli Kapal didasarkan pada jual beli pada umumnya yang diatur dalam ketentuan hukum perdata dan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

The Regency of Merauke which consist of several sub ditrict that placed so far and very difficult to reached from the capital of regency, need a lot of transportation mode include, land, sea, and air that can connect those regions. Of the strategic transportation means for connecting region of regency’s capital and sub district’s capital is sea transport (vessels). The aims of this research are to know the position of Merauke Regency Government as law subject and to know payment method in Ship Trading Contract between Regional Government Of Merauke and Palindojaya Utama Ltd. Surabaya. This research is a normative law research that stressed on literature research and supported by field research. Literature researches mean that there are more secondary data reviews that derived from the research. While field research is more pointed to obtained primary data that so useful to complete secondary data. Documentary study and interviewing were used as a means to gathering the data. The data prodused from literature and field research can be analysed by qualitative method. From the result of field investigation can be found that Ship Trading Contract was agreement between Regional Government of Merauke and Palindojaya Utama Ltd. Surabaya on cargo ship trading that have been modified into passengers ship. Thus ship trading contract was based on general trading complied with civil law and and President Policy Number 11 year 2000 on Guidance of Govenment Instance Good/Sevice Provision.

Kata Kunci : Kontrak, Jual Beli Kapal, Pemerintah Daerah, Cara Pembayaran, contract, ship trading, regional government, way of payment