Tinjauan yuridis akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris dan pelaksanaannya dalam praktek

FIRDAUS, Hj. Sri Nyantosani, SH.,SU

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penulisan tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek, diperoleh melalui penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan akta pengakuan hutang dalam sistim perundang-undangan hukum perdata di Indonesia, serta untuk mengetahui kekuatan eksekusi langsung dari grosse akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutorial dan pelaksanaannya dalam praktek. Data sekunder dan data primer dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, alat pengumpulan data sekunder melalui literature, maupun peraturan perundang-undangan dengan metode studi dokumenter atau kepustakaan, sedangkan untuk pengumpulan data primer dengan metode wawancara dan alat berupa pedoman wawancara yang telah terstruktur. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung dan memperkuat data sekunder yang didapat dari penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil analisa melalui metode kualitatif diketahui bahwa akta pengakuan hutang tidak terdapat pengaturannya dalam perundang-undangan hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi tumbuh dan berkembang dalam praktek melalui yurisprudensi atau putusan hakim.secara yuridis bukan merupakan perjanjian dan tidak menimbulkan perikatan, karena hanya merupakan pengakuan sepihak dari debitur tentang sejumlah hutang kepada kreditur. Pelaksanaan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang yang berkekuatan eksekutorial tidak dapat dilaksanakan secara serta merta, melainkan harus melalui prosedur permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Secara Yuridis semua grosse akta pengakuan hutang dapat dilaksanakan eksekusi langsung yakni melalui tahapan-tahapan permohonan sita eksekusi barang jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri sampai pada tahapan pelelangan barang jaminan tersebut, namun pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh kelengkapan-kelengkapan dari suatu grosse akta pengakuan hutang tersebut.

The thesis entitled JUDICIAL PERSPEKTIVE OF DEBT ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE WHICH IS MADE BY NOTARY AND ITS ENFORCEMENT obtain it’s data normative judicial research. This research aims at identifying the position copy of debt acknowledgement certificate in regulation and legislation system of civil law in Indonesia, and to find out the enforcement of power direct execution as well. The primary and secondary data from this research are obtained from both the library and field research, the tool for secondary data gathering though literature, regulation compilation with documentary method, meanwhile primary data gathering are gained by interview with structured interview guideline. The purpose of field research is to corroborate and support the existence of secondary data. The research result with qualitative method identifying that copy of debt acknowledgement has no particular arrangement in civil code of Indonesia, it’s enforcement and neither impartial recognition from the debtor concern amount of debt to the creditor. The enforcement execution of copy of debt acknowledgement bearer on executorial power could not be implemented instantly, unless carry it on execution procedures to the head state of court. In the judicial point of view all sort of copy of debt acknowledgement certificate have direct execution power where in practice, it goes through phases from reposition collateral petition to the head of state court till collateral auction, neverthless it is influenced by requirements of copy of debt acknowledgement certificate.

Kata Kunci : Grosse Akta, Grosse Akta Pengakuan Hutang, Eksekusi, Copy of certificate, Debt acknowledgement certificate, execution