Perwujudan konsep negara hukum melalui amandemen UUD 1945

ROSIDI, Prof.Dr. Muchsan, SH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian mengenai Perwujudan Konsep Negara Hukum melalui Amandemen UUD 1945 ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum dalam amandemen UUD 1945. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mampuhkah amandemen UUD 1945 mewujudkan konsep negara hukum, faktor apa saja yang menjadi kendala yuridis dalam mewujudkan konsep negara hukum melalui amandemen UUD 1945, dan langkah apa saja yang harus ditempuh dalam mewujudkan konsep negara hukum melalui amandemen UUD 1945. 1. Dari telaah di tingkat konstitusi, amandemen UUD 1945 masih belum mampu mewujudkan konsep negara hukum. Masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Kekurangan dan kelemahan itu misalnya, pertama, Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal di dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia hanya menjadi sebuah prinsip yang tidak mempunyai daya enforcemen. Serta ada indikasi ketidakdisiplinan di dalam merujuk prinsip penting di dalam konvensi hak asasi yang berlaku secara universal. Kedua, sistem pemerintahan. Pilihan terhadap sistem presidensil tetap memperlihatkan sikap ambivalen. Ketiga, kekuasaan kehakiman. Kompleksitas masalah menjadi kian rumit bila Bab Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Bab penegakkan hukum. 2. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan konsep negara hukum tidak terlepas dari masalah kepentingan antar elit politik. 3. Komisi Konstitusi merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan konsep negara hukum.

This research of the Manifestation Rule of Law Concept through amendment of UUD 1945 is a normative juridical research that comprising research on law principles existed in the amendment of UUD 1945. Data used in this research are secondary type. The purpose of this research is to obtain whether the amendment of UUD 1945 could lead to the manifestation rule of law, a factor that became jurisdictional constraint in manifesting law state concept through the amendment of UUD 1945, and what necessary action should be taken to manifest rule of law concept through the amendment of UUD 1945. The research showed: 1. Materially, after being amended four times (1999, 2000, 2001 and 2002), the amendment of UUD 1945 were able to manifest welfare state concept, but from the perspective of procedural weakness and the substance of amendment result, the constitution appeared to be of no direction. Therefore, it could not provide clarification on the construction of welfare state manifestation. 2. The strength of intrigue and the conflict of interest between political elite drove the construction of welfare state concept through the amendment of UUD 1945 lost its direction, while the are now in position to take care of the problem and in a momentum and task which requiring a total wisdom. 3. The independent commission of constitution is one step forward to manifest the welfare state concept for not having an ambiguity and establishing a clear and equal rule of the game.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Amandemen UUD 1945,Konsep Negara Hukum,welfare state, amendment of UUD 1945