Panggung Politik Ulama Cirebon :: Studi kasus peran dan kiprah Ulama di Parlemen periode 1999-2004

ABUBAKAR, Syarif, Dr. Purwo Santoso, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Momentum pergeseran politik nasional dari corak sentralisasi kekuasaan menuju desentralisasi kekuasaan, dalam banyak hal turut merubah berbagai tatanan politik yang memiliki berbagai implikasi di berbagai bidang. Pada aras nasional, salah satu bentuk nyata perubahan tersebut adalah lahirnya partai-partai politik baru dengan berbagai varian aliran. Implikasi penting lainnya adalah berkaitan dengan pergeseran pola hubungan antara pusat dan daerah. Dua bentuk perubahan politik tersebut tentu saja memberikan "dampak ikutan" lebih lanjut, terutama terbukanya ruang dan akses politik berbagai komponen masyarakat di tingkat lokal. Keterlibatan para ulama dalam ranah politik praktis di Kabupaten Cirebon misalnya, dapat dipandang sebagai salah satu indikator yang menegaskan hal itu. Masuknya para ulama dalam panggung politik -khususnya di parlemen- Kabupaten Cirebon bisa dikatakan merupakan fenomena baru. Nampaknya, gejala tersebut dalam banyak kasus juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Secara eksplisit, kondisi tersebut pada satu sisi mengindikasikan adanya rekonstruksi politik daerah melalui semakin lebarnya akses politik masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif di dalamnya, selaras dengan ide dasar reformasi politik lokal pada sisi lain. Namun secara implisit, situasi tersebut masih diperlukan pembuktian riil di lapangan, baik signifikansinya maupun relevansinya terhadap ide dasar tersebut. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk melihat dan mengetahui lebih jauh kontribusi politik para elit di daerah. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah peran dan kiprah ulama di parlemen dalam menjalankan 3 fungsi besar legislative yaitu, legislasi, penganggaran dan pengawasan, khususnya Kabupaten Cirebon sebagai lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan anaslisis data yang digunakan adalah analisis data kualitiatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh data yang valid digunkan metode triangulasi dengan cara pengecekan silang terhadap data/temuan yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dan kiprah ulama di parlemen masih sangat minim (belum optimal). Kurang optimalnya peran dan kiprah ulama di parlemen biasa dilihat dari 3 fungsi legislative yaitu, legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam konteks persidangan, out put kebijakan masih minim. Sementara dalam fungsi penganggaran, kendati banyak kebijakan yang merupakan inisiatif dari ulama, namun lebih bertendensi pada inters personal mereka, seperti dana alokasi sekolah-sekolah di pesantren yang note bene milik pribadi ulama. Begitupun peran dan kiprah pada fungsi pengawasan dirasa masih lemah. Hanya satu kasus yang pernah dilakukan oleh ulama yaitu pada pengawasan Perda Miras, namun banyak di bumbuhi dinamika primordialisme.

The momentum of national political shift from power centralization to decentralization has contributed to the change of political constellations, giving various implications in many areas. One of the concrete changes in the national level is the birth of new political parties of different ideologies. Another important implication is in connection with a shift of centre-region relation pattern. These two forms of political change also bring further side effects, especially the opening of political access and space for various components of society in the local level. The involvement of Moslem clerics (ulama) in practical political arena in Cirebon regency can be viewed as one of the indicators that confirm the effect. Their involvement in politic, particularly in the Parliament of Cirebon regency, can be regarded a new phenomenon. This phenomenon appears to also happen in other regions. This condition indicates explicitly a regional political reconstruction through a wider political access for local society to active participation in one side, along with the fundamental idea of local political reformation in the other side. This situation, however, implicitly needs real evidences from the field both for its significance and for relevance with this fundamental idea. Therefore, this research aims to address and investigate political contribution of the elite in regions. It focuses on the study of ulama’s role and participation in the Parliament in carrying out the 3 major functions of new legislative, namely legislation, budgeting, and monitoring in Cirebon especially. The research used a descriptive method and a case study approach. It adopted a qualitative analysis in analysing the data. The data were collected through interview, documentation and observation, and were cross-checked with a triangulation method to obtain valid data. The research results reveal a minimum role and participation of Moslem clerics in the Parliament. Their minimum role and participation can be observed from the 3 legislative functions: legislation, budgeting and monitoring. In the context of trial, the policy output is still minimum. In the budgeting system, even though many policies are formulated based on their initiatives, the orientation is in fact still toward their own personal interest; for instance, the budget allocation is for schools of their own pesantrens (Islamic boarding schools). Similarly, their role and participation in the monitoring function is weak. There has so far been only one case of monitoring on the Regional Regulation on alcoholic drink, yet, it was loaded with primordial dynamic.

Kata Kunci : Politik dan Ulama,Peran Kiai,DPRD,legislation, budgeting, monitoring