PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PERMASALAHAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS DALAM HAL NOTARIS MENINGGAL DUNIA, PINDAH WILAYAH JABATAN, DAN DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT)

Dea Amira Kurniawan, Dr.Yulkarnain Harahab, S.H., M.S.i.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian hukum ini untuk mengetahui  dan menganalisis peran MPD Kota Bandar Lampung dalam permasalahan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia, pindah wilayah jabatan dan diberhentikan secara tidak hormat, serta mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap keterlambatan penyerahan protokol notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, pindah wilayah jabatan, dan diberhentikan secara tidak hormat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan melalui proses wawancara dengan responden dan narasumber untuk melengkapi data. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran MPD Kota Bandar Lampung terkait dengan penyelesaian permasalahan keterlambatan penyerahan protokol notaris belum terlaksana secara baik dan optimal dikarenakan masih adanya notaris yang belum menyerahkan protokol notaris sampai dengan batas waktu yang telah diatur pada Pasal 63 ayat (1) UUJNP. Implikasi hukum dari keterlambatan penyerahan protokol notaris dalam hal notaris meninggal dunia dan diberhentikan secara tidak hormat adalah: pengguna jasa notaris terhambat dalam hal meminta salinan akta atau kutipan akta dan tidak ada notaris yang secara normatif bertanggung jawab untuk menyimpan protokol notaris.

The purpose of this legal research is to determine and analyze the role of the MPD of Bandar Lampung City regarding the handover of notary protocols of notaries who died, moved out of office, or were dishonorably dismissed. It also aims to determine and analyze the legal implications of delays in the submission of notary protocols in the event of a Notary's death, relocation, or dishonorable dismissal.

This type of research is empirical research, using primary and secondary data. The nature of this research is descriptive research. Primary data is obtained through field research involving interviews with respondents and sources to complement the data. Secondary data is obtained by library research. Data analysis in this study uses qualitative data analysis.

Based on the results of the research, it can be concluded that the role of MPD Bandar Lampung City related to solving the problem of late submission of notary protocols has not been implemented properly and optimally because there are still notaries who have not submitted notary protocols up to the deadline regulated in Article 63 paragraph (1) of the UUJNP. The legal implications of the delay or failure to submit the notary protocol in the event of death and dishonorable discharge are: clients of notary services face obstacles in requesting copies or excerpts of deeds and there is no notary who is normatively responsible for the safekeeping of the notarial protocols.

Kata Kunci : MPD, Notaris, Protokol Notaris / MPD, Notary, Notary Protocols