Kajian yuridis pelaksanaan perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan :: Praktek perceraian pada masyarakat Lombok Timur

WIDIASTUTI, Henni Oktora, Sularto, SH.,CN.,MH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan pada masyarakat Lombok Timur dan untuk mengetahui bagaimana status hukum beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Penelitian mengenai kajian yuridis pelaksanaan perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan pada masyarakat Lombok Timur merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Responden ditentukan menggunakan metode Non Probabilitas dengan cara pengambilan sampel secara Purposive Sampling. Responden berjumlah 50 (lima puluh) orang, sedangkan wawancara dilakukan terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan pada masyarakat Lombok Timur antara lain kharismatik Tuan Guru, kemampuan ekonomi, kurangnya pengetahuan masyarakat, jarak pengadilan yang jauh dari tempat tinggal, prosedur perceraian melalui pengadilan terlalu lama, talak lebih cepat dan sudah menjadi kebiasaan. Untuk status hukum perceraian dalam hal ini cerai talak yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan secara yuridis dipandang tidak sah. Pandangan ini didasarkan bahwa setiap perceraian haruslah dilakukan sesuai tata cara perceraian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi, status hukum perceraian secara sosiologis maupun agama dipandang sah dan diakui oleh masyarakat Lombok Timur. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan pada masyarakat Lombok Timur, merupakan akibat hukum berdasarkan hukum Islam. Akibat hukum tersebut meliputi akibat terhadap suami isteri, akibat terhadap anak-anak yang dilahirkan maupun akibat terhadap harta benda. Sedangkan apabila ditinjau dari persfektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perceraian tersebut belumlah mempunyai akibat hukum yang diakui dan bersifat mengikat secara yuridis

The objective of this research was to identify factors causing divorce that was done without any judicial procedure in East Lombok Timur society and to know the legal status and legal consequence of the divorce as well. The research is about legal study of divorce implementation that was done without any judicial procedure in East Lombok Society. This research was a normative legal research. The data used in this research were primary data and secondary data. The primary data were obtained through questionnaire and interview. The secondary data were obtained through library study. The respondents were determined based on Non Probability method, by using Purposive sampling. There were 50 (fifty) respondents; meanwhile, the interview was conducted with informants. The results of this research showed that factors causing divorce that was done without any judicial procedure in East Lombok Society were charismatic Tuan Guru, economic condition, limited understanding among people, long distance court, time consuming of judicial procedure, faster talak and it has accustomed to society. The divorce legal status, in the case of talak divorce, that was done without any judicial procedure was considered justifiably illegal. The background of this view was that each divorce must be conducted based on divorce procedure in accordance to Undang-undang No. 1 Tahun 1974 and its implementation. However, divorce legal status, eithe r sociologically or religiously was legally considered and admitted by East Lombok Society. The legal consequence aroused by divorce that was done without any judicial procedure in East Lombok Society was based on Islamic Law. The legal consequence as for husband and wife, for childrend and for property. However if it was seen from Undang-undang No. 1 Tahun 1974, the divorce has no legal consequence that was legally binding.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan,Perceraian Tanpa Proses Pengadilan,Masyarakat Lombok Timur, Divorce, Without Judicial Procedure, East Lombok Society