Pelaksanaan perwalian akibat perceraian terhadap anak dibawah umur bagi golongan timur asing Tionghoa di Bandar Lampung :: STudi kasus perkara No.70/PDT/2002/PNTK

SARI, Siti Agustina, SUlarto, SH.,CN.,MH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis alas an dan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang dalam memberikan hak perwalian akibat perceraian kepada ibu bagi golongan Tionghoa dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pelaksanaan perwalian dan kewajiban alimentasi orang tua setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Penelitian mengenai pelaksanaan perwalian akibat perceraian terhadap anak dibawah umur bagi golongan Timur Asing Tionghoa di Bandar Lampung merupakan penelitian yuridis normative, yaitu penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekuunder, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan huum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode non random sampling artinya, tidak semua populasi diberi kesempatan untuk dijadikan sampel, sedangkan teknik pengambilan sample menggunakan metode purpose sampling yaitu, berdasarkan tujuan tertentu dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan dalam penelitian diantaranya, 2 (dua) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang, 2 (dua) orang Pengacara dari para pihak, pasangan orangtua yang sudah bercerai dan memiliki anak dibawah umur dan 1 (satu) orang pegawai Kantor Catatan Sipil Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan alas an dan dasar pertimbangan yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dalam penetapan hak perwalian kepada Ibu akibat perceraian bagi Golongan Tionghoa, secara empiris tidak didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara normatif didasarkan pada gugatan rekovensi, alat bukti yang diajukan dipersidangan, kepentungan para pihak dan norma keadilan yang berlaku di masyarakat dengan mengingat kepentingan anak, faktor usia anak, kemampuan ekonomi orang tua dan kemampuan serta kecakapan orang tua. Kewajiban alimentasi yan berkaitan dengan pribadi anak dilaksanakan wali ibu sesuai ketetapan Hakim tetapi kewajiban mengenai hak nikmta hasil dan harta anak tidak terlaksana karena anak tidak memiliki harta kekayaan. Penetapan nafkah anak yang dibebankan kepada bapak telah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi bapak berdasarkan alat bukti yang ada. Penyelesaian masalah wanprestasi nafkah anak sebesar Rp. 6.250.000 diselesaikan para pihak dengan jalan musyawarah dan bapak dibebaskan dari kewajiban pembayaran kekurangan tersebut, tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya bapak diwajibkan membayar sesuai ketetapan Hakim Rp. 1.500.000 setiap bulan.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan,Perceraian,Perwalian Anak Dibawah Umur